GORONTALO – GP – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat, diera Pandemi Covid-19, UMKM diharuskan beradaptasi dengan teknologi digital. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM yang go digital hingga akhir 2020 telah mencapai lebih dari 12 Juta UMKM, atau meningkat dari target dari 10 juta UMKM.
Jumlah ini akan terus tumbuh seiring dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini menggenjot perluasan layanan seluler dengan sinyal 4G, termasuk di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Badan layanan umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo menggandeng Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), bahkan memprogramkan pelatihan UMKM Digital untuk memperkuat dan memberdayakan pelaku UMKM di tanah air.
Program itu ditujukan untuk memanfaatkan akses internet secara produktif guna percepatan transformasi digital nasional. Sekretaris Jenderal Kemen Kominfo, Mira Tayyiba mengatakan, UMKM memang perlu dibekali dengan modal yang relevan yaitu dalam bentuk kompetensi digital dan akses permodalan.
Hal ini penting, lantaran UMKM memiliki peran strategis dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GNBBI). “Selama tujuh bulan, yaitu sejak diluncurkan pada Mei 2020 hingga akhir 2020, Gernas BBI berhasil memfasilitasi onboarding lebih dari tiga juta UMKM,” ujar Mira saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Pelatihan dan Dukungan Akses Permodalan 2021, Senin (24/5) pagi. Mendorong UMKM bergerak ke ruang digital menunjukkan kebangkitan era digital nasional Indonesia, terutama di sektor UMKM. Harapannya, UMKM Indonesia Makin Cakap Digital.
Digitalisasi UMKM sangat begantung dari ketersediaan layanan internet, para pelaku UMKM dengan leluasa biasa memasarkan produk atau melakukan transaksi jual beli melalui telepon pintar yang didukung akses sinyal 4G. Untuk mendukung itu, pemerintah terus menggenjot penyediaan layanan internet secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, Jumat, (28/5), menyampaikan, pemerintah melakukan perencanaan baru untuk percepatan transformasi digital berupa pembangunan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi. Total ada 83.218 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, sebanyak 12.548-nya masih belum terjangkau sinyal 4G.
Rencana baru yang dibuat oleh pemerintah akan mempercepat proses pembangunan menjadi 10 tahun lebih cepat. “Awalnya baru akan selesai di tahun 2032, kini ditargetkan selesai keseluruhan di tahun 2022 akhir,”ujar Dedy dalam keterangan pers secara virtual itu.
Berikutnya, terdapat dua skema pembangunan base transceiver station (BTS) untuk 12.548 desa dan kelurahan tersebut, yakni skema pembangunan BTS untuk 9.113 daerah 3T (terdepan, terluar , tertinggal) dan skema untuk 3.435 daerah non 3T. Khusus untuk daerah 3T, infrastruktur telekomunikasi akan dibangun oleh BLU BAKTI Kominfo bekerjasama dengan operator selular untuk operasionalnya. “Meski Kominfo saat ini sedang serius untuk melakukan percepatan komersialisasi sinyal 5G, namun disaat bersamaan percepatan jangkauan 4G juga terus digenjot, karena keduanya saling melengkapi,”ujarnya. Percepatan pembangunan di daerah 3T diharapkan dapat memperkecil disparitas layanan internet, guna mendukung penggunaan internet yang positif dan produktif, diantaranya untuk pengembangan ekonomi digital yang salah satunya menyasar UMKM on board.
Implementasi Pembangunan BTS di Daerah 3T
BAKTI Kominfo selaku eksekutif agensi di bawah arahan Kementerian Kominfo bertugas untuk menggelar berbagai prasarana, salah satunya BTS 4G yang melayani daerah 3T. Dalam konferensi pers Jumat (28/5), Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latief, menyampaikan, BAKTI telah menyelesaikan pembangunan BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan selama periode 2019—2021 dari total 9.113 wilayah 3T dengan menggunakan sumber pembiayaan dari kontribusi operator selular (PNBP USO). Sisanya, sebanyak 7.904 desa dan kelurahan akan diselesaikan pada tahun 2021—2022, yakni 4.200 wilayah di tahun 2021 dan 3.704 wilayah di tahun 2022 dengan menggunakan pembiayaan APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP Kominfo Non BLU.
Pembangunan BTS 4G di 7.904 wilayah 3T, lanjut Anang Latief, menggenapi upaya pemerintah untuk menutup kesenjangan digital, terutama bagi sebagian besar wilayah di Indonesia Timur. Dari jumlah tersebut 65persen-nya, atau sejumlah 5.204 wilayah berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Ini bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan dan menyediakan layanan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,”ujarnya.
Beberapa tahapan kegiatan telah dilakukan dalam pelaksaan pembangunan BTS 4G periode tahun 2021—2022 ini, salah satunya proses penandatanganan paket proyek kotrak payung dengan para penyedia infratsruktur terpilih yang telah dilakukan pada 26 Februari 2021 lalu. Selanjutnya pelaksanaan kick off meeting implementasi infrastruktur dan model bisnis BTS 4G bersama Menteri Kominfo beserta jajarannya di Denpasar, Bali, 25 Maret 2021. Serta pucak kegiatan yang berlangsung pada 23 April 2021 di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dimana Menteri Kominfo Johnny G. Plate melakukan prosesi peletakan batu pertama yang menandai dimulainya rangkaian pembangunan masif 7.904 BTS 4G di wilayah 3T.
Ketersediaan layanan BTS 4G di wilayah 3T, tidak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan ketersediaan sinyal 4G, BAKTI Kominfo saat ini tengah memproses penetapan kerjasama operasi (KSO) dengan perusahaan operator selular yang memiliki linsensi di Indonesia dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No.129 tahun 2020. Dalam skema KSO ini Bakti kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, dan menyediakan lahan. Sementara mitra operator selular bertanggung jawab untuk menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk di dalamnnya melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan.
Selain BTS 4G, Bakti juga bertugas menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan pemberdayaan ekosistem digital, diantaranya melalui akses internet/wifi gratis di titik-titik layanan publik, pemanfaatan jaringan kabel serat optik Palapa Ring, dan penyediaan satelit multifungsi SATRIA yang saat ini dalam tahap konstruksi.
Kualitas layanan selular yang menjangkau hingga pelosok Nusantara menjadi ujung tombak hajad besar percepatan Transformasi Digital Nasional. Tugas BAKTI memastikan hak masyarakat Indonesia mendapatkan layanan yang berkuaitas, terjangkau, dan terjamin keberlangsungannya. (tro)
.
Discussion about this post