GORONTALO – GP – Pemulihan ekonomi nasional kini menjadi perhatian serius, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran PEN mencapai Rp 699,43 triliun. Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Pebendaharaan, Sudarso, saat rapat koordinasi wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, di Hotel Aston Gorontalo, Jumat (26/3) kemarin.
Dikatakanya, pagu belanja APBN 2021 mencapai Rp 2.750 triliun, dimana dalam pelaksanaanya diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif. “Belanja negara digunakan untuk melanjutkan penanganan kesehatan dampak Covid-19 khususnya untuk supply side dan pengadaan vaksin, akselerasi pemulihan ekonomi antara lain melalui kartu sembako, kartu pra kerja, PKH, serta dukungan pada sektor terdampak, misalnya pangan dan pariwisata,”ujar Sudarso. Ia menguraikan, jika anggaran PEN 2021 terbagi untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, Kesehatan Rp176,30 triliun, Dukungan UMKM dan korporasi Rp184,83 triliun, Program prioritas Rp122,42 triliun, serta Insentif usaha Rp58,47 triliun.
Di Gorontalo, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program strategis, yang ada diseluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar dapat meningkatkan daya beli dan ekonomi masyarakat. Termasuk, melakukan pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional melalui PT.SMI sebesar Rp33.48 miliar, yang digunakan untuk infrastruktur Jalan, Jembatan, irigasi dan pariwisata.
Menurut Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Pemprov juga telah melakukan refocussing APBD Tahun 2021 dari pagu belanja awal sebesar Rp1,91 triliun direfocussing menjadi Rp1,88 triliun atau sebesar 1,63 persen. Untuk menjaga kualitas belanja APBD 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap melakukan langkah percepatan penyerapan anggaran. “Pemerintah Provinsi Gorontal telah melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu dan merupakan urutan pertama Pemprov seluruh Indonesia yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri,”katanya.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan sejak persetujuan bersama RAPBD ditandatangani. Penentuan target Kegiatan yang disepakati bersama yakni minimal 80 persen pada bulan agustus tahun ini, sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi APBD di akhir tahun.
Sementara itu, rakor wilayah yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharan Gorontalo, kemarin, merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akuntabel dan bersih dari korupsi. Rakor dnegan teman ‘Konsolidasi Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Gorontalo’ itu, dilaksanakan secara daring dan luring, diikuti BPKAD/DPKAD seluruh Pemda di Provinsi Gorontalo, Satker Pemda dan pemerintah pusat, pengelola pagu terbesar dan pengelola PEN, serta seluruh pejabat/pegawai KPPN dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, dihadiri Kepala Kanwil Perbendaharaan Sugiarto, dan Kepala KPPN Gorontalo, Tony Rediyansyah, dengan narasumber Direktur Dana Transfer Khusus-DJPK, Putut Hari Satyaka, Kasubdit DAK Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Jaka Sucipta, Direktur Pelaksanaan Anggaran-Ditjen Perbendaharaan, Sudarso, Sekda Provinsi Gorontalo, serta Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Hantor Situmorang. (tro)
Discussion about this post