Putaran ketiga debat publik calon Bupati dan Wakil bupati Pilkada Bonbol tahun 2020 yang mempertemukan keempat Paslon, kemarin. (Foto Caisar/GP)
GORONTALO -GP- Debat calon Pilkada Bone Bolango putaran ketiga telah berlangsung, kemarin (26/11). Debat yang mempertemukan pasangan calon bupati-wakil bupati ini menjadi debat terakhir, setelah dalam dua putaran sebelumnya hanya mempertemukan figur calon bupati dan calon wakil bupati.
Sayangnya, debat pamungkas kemarin hanya diikuti tiga pasangan calon dari empat kontestan pasangan calon. Yaitu pasangan calon Ismet Mile-Sukandi Talani, Hamim Pou-Merlan Uloli dan Rusliyanto Monoarfa-Umar Ibrahim. Sementara satu pasangan calon lain yaitu Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiyai tak mengikuti debat tanpa pemberitahuan ke KPU. Pada debat putaran kedua yang mempertemukan calon bupati, Kilat Wartabone juga tak hadir. Tapi kali itu, alasan Kilat tak ikut debat karena sakit.
Ketua KPU Adnan Berahim mengaku semestinya paslon nomor urut 4 bisa memanfaatkan debat publik putaran ketiga. Sebab ini menjadi debat terakhir yang difasilitasi KPU bagi Paslon untuk menyampaikan visi-misi, gagasan, program, dan kebijakan strategis kepada publik. “Memang sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi yang jelas. Kami belum dapat konfirmasi atau keterangan tertulis sebagaimana debat kedua sebelumnya, ‘ ujar Adnan.
Adnan pastikan karena sampai berakhirnya debat pihaknya tidak mendapatkan keterangan tertulis dari paslon 4 yang tidak hadir, maka berkonsekuensi pada pemberian sanksi. ” Ini berkonsekuensi pada tidak ditayangkannya sisa iklan kampanye di media cetak maupun di media elektronik untuk paslon nomor urut 4. Tapi kita akan membahas lebih lanjut bersama dalam pleno. Dan kita akan koordinasikan dengan Bawaslu,” jelasnya
Saat dikonfirmasi, calon wakil bupati Syamsir Djafar Kiyai mengaku, pihaknya tak menghadiri kegiatan debat karena kegiatannya bertabrakan dengan agenda Paslon yang sudah di jadwalkan. ” Saya kira itu kan debat publik kami kebetulan juga sudah punya agenda tatap muka langsung dengan masyarakat. Karena sudah terjadwal maka kami lebih mementingkan untuk berdialog langsung dengan masyarakat menyampaikan visi dan misi kami, ” ujarnya.
Syamsir mengatakan, pihaknya tak hadir karena alasan moralitas. Sebab dia mengklaim Kisyah sebagai Paslon yang tidak mempunyai catatan hukum kepolisian. “Secara moral kami tidak tertariklah mengikuti debat itu. Dari pada kita hanya berpanggung sandiwara disitu. Itu saja komen dari saya. Debat pertama saya sudah hadir dan saya sudah sampaikan bagaimana pemerintah yang berintegritas sementara mohon maaf catatan dari kepolisian sebagai salah satu syarat pencalonan ada di beberapa paslon. Kita ingin bekerja tidak mempunyai catatan kepolisian itulah modal kami bekerja berbuat terbaik untuk masyarakat, ” jelasnya.
Soal tak ada pemberitahuan ke KPU, Syamsir mengaku, hal itu tidak diatur dalam ketentuan. Bahwa Paslon yang tak hadir harus menyampaikan ke KPU. “Tidak ada aturan itu, dulu juga ada yang di 2015 malah ada yang tidak hadir di debat tidak ada konsekuensi apapun,” katanya. Mengenai sanksi penghentian iklan kampanye, Syamsir memastikan pihaknya tidak akan mempermasalahkannya. “Silahkan saja kami sudah beriklan langsung dengan masyarakat. Itukan konsekuensinya tidak lagi ditayangkan iklan. Ya itu kewenangan KPU. Silahkan kami juga sudah beriklan langsung ke masyarakat, ” pungkasnya.
Jalannya Debat
Sementara itu, pelaksanaan debat kemarin mengangkat tema tentang menyerasikan pembangunan daerah dengan Nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diases 2019(Covid-19). Soal penanganan Covid-19, setiap Paslon memiliki pandangan berbeda.
Paslon nomor urut 1 Ismet Mile-Sukandi Talani mengatakan punya kebijakan yang akan diambil terkait penanganan Covid-19 adalah memperkuat tupoksi Dikes. ” Kami juga akan memanfaatkan APBD maksimal. Seluruh desa akan saya alokasikan Rp 1 Miliar, ” ujar Ismet. Paslon nomor urut 2 Hamim Pou- Merlan Uloli menyatakan akan mengambil langkah cepat dalam penanganan Covid-19.
Itu sudah dibuktikan saat ada satu warga Manado pertama kali dinyatakan positif Covid, Pemkab Bonbol langsung bertindak menutup perbatasan di Bone, dan memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah, meliburkan semua pendidikan di Bonbol. “Itu sempat dibuli. Kenapa bonbol sedemikian cepat memutuskan sesuatu yang sesungguhnya juga vital untuk kita semua tapi demi masyarakat Bonbol kebijakan itu kita ambil, ” jelas Hamim.
Ke depan ada sejumlah hal yang akan dilakukan. Antara lain melakukan jaring pengaman sosial, kemudahan modal perizinan usaha dan pembebasan pajak, berkolaborasi dengan semua pihak agar edukasi pencegahan intens. “Ini poin dan sedang kita lakukan. Kita jadi daerah yang pertama melakukan refocusing anggaran. Sehingga masuk dalam 200 daerah yang DAU tidak dipotong dan mendapatkan DID Rp 13 Miliar,” ujar Hamim.
Sementara Paslon nomor urut 3 Rusliyanto Monoarfa-Umar Ibrahim mengaku jika mengacu data gugus tugas per 23 November 2020, ada 497 ribu mengidap covid, dengan angka kematian 15.880 orang dengan persentase tingkat kematian 3,2 persen. Ini membuktikan bahwa jika dibagi menurut kelompok usia adalah kelompok usia produktif 46 tahun sampai 59 tahun lebih tinggi. dan 56 persen adalah laki dan 43 persen adalah perempuan.
Rusli tidak ingin masyarakat diusia produktif ini terdampak. Apalagi diusia produktif masih jadi tulang punggung keluarga. “Karena itu solusinya pertama harus ada intervensi kuat dengan perbaikan lingkungan melalui kampanye lingkungan. Harus melakukan skrinning disemua penyakit yang dicurigai tanda-tanda Covid-19 guna melakukan pencegahan. Penambahan anggaran di desa sebagai tulang punggung garda terdepan penanganan Covid-19,” tandasnya. (csr)
Discussion about this post