gorontalopost.co.id — Kebijakan hukum daerah membutuhkan landasan akademis yang kuat. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggandeng Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) guna memperkuat kualitas perumusan kebijakan hukum di daerah. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, Rabu (11/11).
PKS ditandatangani Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Gorontalo, Rahmat Feri Pontoh, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Zuchri Abdussamad. Kerja sama ini membuka ruang keterlibatan akademisi dalam pengkajian kebijakan, penelitian, serta penyusunan rekomendasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan dukungan kajian ilmiah, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi, tetapi juga memiliki dasar analisis yang lebih kuat.
Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, menilai keterlibatan perguruan tinggi penting dalam pembangunan hukum. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan kajian akademis dan rekomendasi yang dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain pengkajian kebijakan, kolaborasi tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah dengan kalangan akademisi. Penandatanganan PKS turut disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Gorontalo, Candrafriandi Achmad. (tro)
Discussion about this post