Gorontalopost.co.id, GORONTALO –– Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW). Mulai kebijakan tersebut diberlakukan, para PPPK PW hanya diwajibkan bekerja hingga pukul 12.00 Wita.
Ketentuan itu ditegaskan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji lima pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Bandayo Lo Yiladia, Senin (16/11/2026).
Adhan menyampaikan, jam kerja PPPK PW dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Namun, aturan tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab dan tugas khusus, seperti operator dan sopir.
“Saya umumkan hari ini bahwa PPPK Paruh Waktu itu hanya mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 12.00 siang,” tegas Adhan. Ia pun meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing instansi.
Menurut Adhan, penyesuaian jam kerja ini mempertimbangkan besaran upah yang diterima PPPK PW. Ia menilai, tidak seimbang jika pegawai dengan penghasilan terbatas harus menjalani jam kerja hingga sore hari seperti pegawai penuh waktu. “Karena melihat dari gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan beban kerja mereka, yang harus kerja sampai sore,” jelasnya.
Meski mendapatkan pengurangan jam kerja, Adhan mengingatkan para PPPK PW agar tetap menunjukkan tanggung jawab dan memaksimalkan pekerjaan selama waktu bertugas.
Ia juga meminta mereka mensyukuri penghasilan yang diterima. Sebab, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemkot Gorontalo masih berupaya mempertahankan keberadaan PPPK Paruh Waktu.
Adhan bahkan membandingkan kebijakan tersebut dengan kondisi di sejumlah daerah lain yang menurutnya telah merumahkan sebagian tenaga PPPK. “Saya juga berharap para PPPK senantiasa bersyukur, karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Kota Gorontalo tetap mempertahankan PPPK, sementara di daerah lain tidak sedikit para PPPK yang dirumahkan,” katanya.
Selain mempertahankan tenaga PPPK Paruh Waktu, Adhan mengungkapkan bahwa pemerintah kota juga telah menaikkan besaran upah yang sebelumnya berkisar Rp600 ribu hingga Rp850 ribu per bulan menjadi Rp1 juta.
Kenaikan tersebut turut disertai pemberian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Meski tidak mengalami banyak kenaikan, Alhamdulillah upah PPPK naik menjadi satu juta rupiah, plus ditambah dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.(adv)














Discussion about this post