WNI WNI

Oleh:
Dahlan Iskan

SAYA yakin Dwi Sasetyaningtyas tetap cinta Indonesia –setidaknya dalam hati kecilnyi. Bahkan sikapnyi yang seperti merendahkan Indonesia itu bisa jadi justru saking cintanyi pada tanah kelahirannyi.

Saya setuju dengan Anda: Dwi hanya kenes. Ingin top. Juga hanya karena ingin membanggakan anaknyi: diterima jadi warga negara maju, Inggris. Dia terlalu bangga kepada anak. Mayoritas kita begitu. Ngaku saja.

Saya sendiri mengakui itu. Termasuk bangga kepada menantu yang pilih naik sepeda 1.500 km demi sayang suami. Juga kepada cucu. Pun yang masih SMP. Apalagi ketika dia menjadi juara debat internasional di Amerika.

Bahkan ada orang tua yang sampai mengorbitkan anaknya jadi wapres.

Sikap saya soal Mbak Dwi seperti itu. Kebanggaan yang berlebih-lebih. Ingin pamer seperti yang dilakukan istri pejabat yang pamer tas Hermes mereka.

Mungkin Mbak Dwi tidak punya Hermes. Atau belum pernah naik sepeda 1.500 km. Tapi setiap orang wajib punya kebanggaan. Mungkin sudah begitu lama perjuangan ingin menjadi warga Inggris itu. Maka begitu umur si anak 18 tahun ia boleh memilih: mau jadi WNI atau WNI –yang belakang singkatan Warga Negara Inggris.

Berarti si anak lahir di Inggris. Mungkin anak itu lahir waktu Aryo Iwantoro, suami Dwi, kuliah di sana. Yakni setelah alumnus ITB itu meraih gelar doktor di Utrecht, Belanda. Sebagai bayi yang lahir di Inggris anak itu beruntung: punya hak jadi warga negara Inggris atau warga negara orang tuanya.

Sebagai orang pintar tentu mereka sudah berpikir panjang: mana yang lebih menjamin masa depan. Itu adalah hak semua orang: menentukan masa depan masing-masing.

Masalahnya dua orang itu, Aryo dan Dwi, adalah penerima beasiswa dari negara Indonesia. LPDP. Mereka terikat aturan: setelah lulus harus bagaimana.

Istri saya dulu juga penerima ikatan dinas: waktu sekolah di SPG –sekolah pendidikan guru–setingkat SMA di Samarinda. Begitu lulus dia wajib menjadi guru SD Inpres. Setidaknya selama dua tahun.

Dia dapat penempatan di SD Inpres di pedalaman Kaltim. Di desa yang semua penduduknya suku Dayak Benuaq dan Tunjung. Sebagai pacar, saya pernah menengok ke sana. Naik perahu klotok: dua hari satu malam. Menyusuri sungai Mahakam ke arah hulu.

Setelah dua tahun dia bebas: kami kawin. Dia berhenti –pindah mengajar suami.

Kita semua tidak tahu apakah Aryo dan Dwi masih terikat ikatan dinas seperti itu. Kalau sudah tidak, apakah mereka masih punya ”utang” pengabdian.

Kalau mereka masih terikat ikatan dinas, Menkeu Purbaya benar dalam kemarahannya: mereka harus mengembalikan uang beasiswa itu. Soal pakai bunga atau tidak tergantung bunyi kontrak sebelum berangkat.

Tentu mereka sudah punya tabungan. Sudah begitu lama bergaji poundsterling. Pasti bisa mengembalikannya. Kalau pun tabungannya kurang bisa pinjam ke bank. Mudah sekali.

Saya punya teman di Singapura. Salah satu anak perempuannya punya problem yang sama. Dia dapat beasiswa dari negara. Setelah lulus dia dapat tawaran kerja di perusahaan besar. Dengan gaji besar. Dia lantas merengek ke orang tua: pinjam uang untuk mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima.

Tidak ada heboh-heboh: itu karena si anak tidak mengunggah video yang merendahkan negaranyi. Yang heboh justru orang tuanyi. Anak itu tidak pernah pulang. Kerjanyi pindah-pindah dari Amerika ke Eropa. Sesekali tugas ke Asia tapi ke Shanghai atau Jakarta. Yang merasa kehilangan bukan negara tapi sang orang tua.

Indonesia juga tidak harus merasa kehilangan anak itu. Kita masih punya ratusan juta anak sepertinya. Kita tidak boleh membencinya. Kelak anak itu justru kita perlukan: jadi salah satu titik network Indonesia di Inggris.

Kita tidak hanya perlu satu titik. Kita perlu ribuan, jutaaan, titik network di negara maju. Itu aset bangsa juga. Hanya letak aset itu di luar negeri.

Mungkin Mbak Dwi hanya perlu minta maaf. Akui saja sikap itu justru demi cintanyi pada tanah tumpah darah. Dalam hati kecilnyi Mbak Dwi pasti ingin Indonesia maju seperti Inggris. Hanya saja kok nggak maju-maju. Lalu jengkel.

Kejengkelan itu sampai tersimpan di bawah sadarnyi. Maka ketika di satu pihak ingin menunjukkan kebanggaan, di lain pihak bawah sadarnyi muncul: kejengkelan itu.

Mungkin mem-black list Aryo dan Dwi berlebihan. Kalau pun tidak di-black list umur mereka sudah tidak memenuhi syarat jadi pegawai negeri.

Apakah kelak, 20 tahun lagi, mereka menyesal –seperti diprediksi Menkeu Purbaya– Anda masih bisa saksikan kenyataannya kelak. Berarti si anak, saat itu nanti, berusia 38 tahun.

Apakah benar Indonesia sudah begitu majunya 20 tahun lagi sehingga anak itu akan menyesal, juga bisa kita alami bersama. Itu berarti tahun 2046 –ketika Pak Purbaya masih berusia 81 tahun dan Pak Prabowo berusia 95 tahun.

Tidak sedikit saya bertemu orang Indonesia di luar negeri –di negara yang lebih maju. Sebagian sudah menjadi warga negara setempat. Sebagian lagi sebagai residen permanen. Umumnya mereka masih sangat Indonesia –tetapi kalau ditanya apakah mau kembali menjadi WNI jawab mereka tegas: tidak.

Tapi kalau ada pilihan lain mereka senang luar biasa: boleh punya dua kewarganegaraan. Salah satunya pasti Indonesia. Setidaknya mereka berharap bisa memegang visa Indonesia seumur hidup –golden visa.

Kalau begitu mengapa soal ini heboh luar biasa?

Heboh itu kadang ada baiknya: bisa menutupi heboh yang lainnya.(*)