Evaluasi Mendagri Atas APBD-P 2025, Belanja Penunjang Lebih Besar

Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) perubahan APBD 2025.

Dalam evaluasinya Kemendagri memberikan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi bersama Deprov. Salah satunya soal besarnya alokasi belanja pegawai.

Ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Deprov bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov membahas hasil evaluasi Kemendagri tersebut, kemarin (29/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sopian Ibrahim dalam rapat itu menguraikan, beberapa catatan Kemendagri antara lain soal alokasi belanja pegawai. Dari kajian Kemendagri atas APBD-P 2025, alokasi belanja pegawai telah melewati batas maksimal 30 persen. Oleh karena itu, Kemendagri meminta adanya penyesuaian kembali alokasi belanja pegawai.

Menkum: Gorontalo Ibarat Cabai, Kecil tapi Pedas, Kecil dari Sisi Jumlah Penduduk, Salut dengan SDM Unggul

Capai 100 Persen Posbakum, Gubernur Gusnar Terima Penghargaan Menkum RI

Gaduh gara-gara GHM, Komisi IV Rekom Kadispora Dicopot

TOT Pengajar Al-Qur’an Isyarat Bagi Disabilitas Diapresiasi

“Kami sudah melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai di beberapa OPD. Seperti di Dinas Pendidikan yang awalnya Rp 10 miliar dikurangi menjadi sekitar Rp 7 miliar. Penyesuaian alokasi belanja juga dilakukan di Badan Penghubung, Dinas PUPR, Dinas Kominfo,” urainya.

Kemendagri juga sambung Sopian, menyoroti alokasi belanja penunjang yang dinilai lebih besar dari belanja pokok. “Kami juga telah melakukan penyesuian terhadap catatan Kemendagri atas hal ini,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, anggota Banggar, Fadli Hasan mengingatkan agar pemerintah provinsi untuk bisa mememuhi batas waktu yang diberikan Kemendagri terkait tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

“Tapi saya ingatkan agar penyesuaian dalam SIPD ini hanya terarah terhadap pos-pos belanja yang mendapatkan sorotan Kemendagri. Jangan melakukan penyesuaian di luar itu. Apalagi penyesuaian belanja yang kami tidak ketahui,” ujarnya.

Permintaan senada juga dikemukakan anggota Banggar, Espin Tuli. Dia juga berharap pemerintah provinsi tidak melakukan penyesuaian anggaran di luar catatan Kemendagri. “Dan semua penyesuaian anggaran ini harus kami (Banggar.red) ketahui,” tambahnya. (rmb)