Evaluasi DPRD, PAD Kota Melejit, Meningkat 16 Persen Dibanding Tahun Lalu

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo tahun ini patut diapresiasi. Dalam rapat evaluasi capaian PAD semester dua 2025, yang diselenggarakan komisi II DPRD Kota Gorontalo, Selasa (16/9) di aula sidang utama DPRD, terungkap jiga PAD Kota Gorontalo melebih target, dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, dalam rapat yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) teknis itu, mengungkapkan realisasi PAD tahun 2025 hingga September telah mencapai 66 persen.

Angka ini naik sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana realisasi PAD belum menyentuh 50 persen. “Bisa kami simpulkan bahwa ada peningkatan realisasi PAD yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi PAD belum mencapai 50 persen,” jelas Herman.

Di sisi lain, Herman turut menyoroti sejumlah kendala dalam pencapaian PAD, seperti distribusi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kawasan perumahan, yang masih menggunakan nama perusahaan atau developer sehingga menyulitkan kelurahan untuk membagikannya kepada wajib pajak. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang berdomisili di luar Kota Gorontalo.

Rawat Tradisi, Wali Kota Gorontalo Hadirkan Festival Tumbilotohe 2026, Ada Lomba Koko’o dan Vokalia

Adhan akan Kembalikan ‘Marwah’ Pasar Beringin

Tadarus Al-Qur’an Program Adhan Selama Ramadan

Program Ramadan Adhan-Indra, Pengajian Rutin, Batasi Waktu Operasional RM

Lebih lanjut hasil evaluasi PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan, realisasi hingga 16 September 2025 telah mencapai lebih dari Rp200 juta, meningkat signifikan dibandingkan capaian 2024 yang hanya Rp88 juta.

Meski begitu, target belum tercapai sepenuhnya. Pemkot disebut tengah menyiapkan regulasi pemberlakuan parkir berlangganan sebagai langkah strategis dalam waktu dekat. Selain itu, Dewan juga menyoroti minimnya realisasi PAD dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal ini diduga adanya oknum yang memperberat proses pengurusan.

DPRD meminta pemerintah kota untuk segera menindak tegas agar masyarakat tidak dirugikan. Rapat tersebut dihadiri oleh OPD terkait, seperti Dinas Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perhubungan. (adv)