Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Masalah anggaran yang sampai kini masih menghantui penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), sampai kini belum terpecahkan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti agar pembiayaan PSU sepenuhnya menjadi beban APBD. Pemerintah pusat dipastikan tidak akan membantu pembiayaan melalui suntikan APBN.
Tito mengatakan, pihaknya mengupayakan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah tak dibiayai dengan APBN. Ia meminta daerah mengoptimalkan APBD masing-masing.
Tito mencontohkan Provinsi Papua mengajukan bantuan APBN untuk menggelar pilkada ulang. Namun, akhirnya Papua menyanggupi menggelar PSU dengan APBD sendiri. “Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” kata Tito.
Tito mengungkapkan ada enam kabupaten masih menghitung ulang APBD mereka untuk menggelar PSU. Menurutnya, APBD dari provinsi akan ikut membantu jika pemerintah kabupaten/kota tidak sanggup membiayai. “Kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup,” kata Tito.
“Kalau yang 14 [daerah] lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 [daerah] yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin,” tambahnya. Tito pun mengatakan sebagian besar kabupaten/kota sudah sanggup membiayai PSU pilkada dengan APBD.
Menurutnya, selama ini banyak daerah yang tidak efisien mengelola anggaran. Ia menuturkan pemerintah pusat ikut mengorek APBD daerah yang menggelar PSU, sehingga akhirnya bisa mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut.
“Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliaran, untuk PSU,” ucap dia.
Pilkada Gorut memang sampai kini masih dihantui masalah pembiayaan. KPU, Bawaslu serta TNI-Polri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,8 miliar. Tapi pemerintah kabupaten sejauh ini baru bisa menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar.
Kemarin (12/3), Komisi I DPRD Gorut telah membahas persoalan ini dalam rapat kerja bersama pemerintah kabupaten dan KPU. Anggota Komisi I, Thamrin Yusuf menyebut pelaksanaan PSU tersebut menyita anggaran yang cukup banyak.
“Namun demikian tidak harus mengeruk apa yang menjadi hak pegawai. Jelas kami juga tetap melakukan perlindungan terhadap apa yang menjadi hak pegawai itu tetap tidak akan tersentuh” jelasnya.
Dia menambahkan, sesuai informasi yang diterima Komisi I, pemerintah provinsi akan membantu. Karena itu, ini harus diseriusi pemerintah kabupaten. “Secepatnya harus ada kepastian soal anggaran tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Gorut, Suleman Lakoro pada kesempatan itu menegaskan bahwa yang menjadi perhatian dan fokus pihaknya saat ini adalah soal anggaran tersebut. “Kalau mau ditanya, saat ini dalam pikiran kami yakni soal anggaran. Dan sampai saat ini masih menunggu hasil monitor hasil efisiensi” jelasnya.
Sementara ketua KPU Gorut Sofyan Djakfar mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu undangan dari TAPD untuk membahas anggaran PSU. “Untuk persoalan administrasi yang dikhawatirkan, jika memang ada menemukan hal-hal yang janggal selama ada bukti, silahkan untuk melaporkan dan kami siap untuk menindak lanjutinya” tandasnya. (rmb/abk/net)
Discussion about this post