Gorontalopost.co.id — Pemerintah Provinsi Gorontalo merespon terkait keluhan Perhimpunan Pengusaha Jagung Indonesia (Pejagindo) tentang kenaikan Freight Surcharge atau biaya tambahan pengiriman barang oleh perusahaan pelayaran ekspedisi yang melayani rute Gorontalo, dengan melakukan pertemuan perwakilan seluruh perusahaan pelayaran, Pejagindo, Kadin Gororontalo, serta stakeholder terkait, berlangsung di ruang Huyula, Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (10/3).
Dalam pertemuan yang dipimpin Sekda Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim terungkap, alasan penolakan Pejagindo terhadap tarif baru Freight Surcharge yang dinilai sangat membebani, sebab mencapai 40 persen, apalagi kenaikan tersebut disampaikan bukan melalui kanal resmi, tapi hanya melalui whatsapp dan sambungan telep0n.
Pada pertemuan itu, pihak pelayaran PT Tanto Intim Line yang diwakili oleh Arfan Hani, PT Pelayaran SPIL diwakili Dery, PT. Meratus Utama Line diwakili oleh Hanggar, dan PT. Pelayaran Tempuran Emas diwakili oleh Jeni, mengungkapkan kenaikan Freight Surcharger merupakan keharusan karena beban cost perusahaan pelayaran dari tahun ke tahun begitu besar.
Ketua Pejagindo Gorontalo, Jasin Mohammad menyebutkan, pihaknya memahami keputusan perusahaan pelayaranan itu menaikan Freight Surcharge. Hanya saja kata dia, tarif baru itu meroket gila-gilaan. “Kami memahami apa yang disampaikan perusahaan itu, tetapi kenaikan jangan sampai naik 40%,”ujarnya.
Jassin menyebut, biasanya kenaikan paling tinggi Freight Surcharge hanya 10 persen. Ia mengkhawatirkan dampak dari kebijakan tarif baru Freight Surcharge itu, terutama bagi petani di Gorontalo. Seperti diketahui motor penggerak ekonomi masyarakat Gorontalo adalah sektor pertanian, yang fokus pada pertanian jagung.
Jagung Gorontlao banyak dikirim antar pulau bahkan menjadi komoditi utama ekspor dari Gorontalo. Dengan tarif Freight Surcharge yang meningkat hingga 40 persen itu, kata Jasin yang juga wakil Ketua Kadin Gorontalo itu, jelas membebani perusahaan jagung di Gorontalo.
“Yang tentunya ini akan menekan harga pembelian jagung di tingkat petani, dan dampaknya akan terjadi pada Nilai Tukar Petani yang akan menurun, sehingga akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi Propinsi Gorontalo,”terangnya.
Jasin Mohammad yang didampingi Sekretaris Pejagibndo, Ferry, dan Bendahara Lukman Ananta, juga berharap kenaikan tarif Freight Surcharge bisa dibijaksanai oleh perusahaan pelayaran agar mulai diberlakukan setelah ramadan tahun ini.
“Agar biaya kenaikan Freight Surcharge tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pelanggan, harapan dari Pejagindo adanya transparansi biaya kenaikan oleh perusahaan pelayaran , dan memberikan opsi negosiasi dengan pelanggan dengan volume pengiriman barang yang besar mengenai besaran Surcharge atau menawarkan tarif khusus,”ungkapnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dr. Jamal Nganro, KSOP Pelabuhan Gorontalo, KSOP Pelabuhan Angrrek, KUPP Pelabuhan Tilamuta dan Ketua Alfi Ilfa Provinsi Gorontalo, perwakilan PT Pelindo IV, dan PT AGIT Gorontalo. (tro)
Discussion about this post