Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Walau menjadi partai peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Gorontalo, tak memberi jaminan bagi Partai Golkar untuk bisa mendapatkan mayoritas kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Sebaliknya, partai Golkar malah tak mendapatkan sama sekali kursi pimpinan AKD. Yang dapat malah partai-partai kecil yang berada dalam fraksi gabungan. Ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dengan agenda pembentukan AKD, kemarin (1/10).
Pantauan Gorontalo Post, rapat paripurna itu berlangsung alot. Bahkan, rapat paripurna itu sempat mengalami skorsing untuk memberi kesempatan bagi fraksi-fraksi melakukan lobi-lobi terkait pengisian kursi pimpinan AKD.
Namun setelah rapat paripurna dilanjutkan, Sekwan Yahya Podungge membacakan SK Keputusan DPRD tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD. Dari situlah terungkap bahwa tak satupun personil fraksi Golkar yang menduduki kursi pimpinan AKD.
Baik di Komisi, Bapemperda hingga Badan Kehormatan. Bahkan, di Badan Anggaran personil fraksi Golkar yang duduk di AKD strategis itu hanya dua orang ditambah ketua DPRD dari fraksi Golkar.
Padahal pada lima tahun lalu, PPP yang menjadi partai dengan kursi terbanyak bisa menempatkan empat personilnya di Badan Anggaran. Adapun posisi pimpinan AKD yaitu Ketua Komisi l yang membidangi pemerintahan hukum dan HAM diketuai oleh Muhlis Panai dari PKB yang masuk dalam fraksi gabungan.
Kemudian Ketua Komisi ll membidangi keuangan dan ekonomi di ketuai oleh Yulis Igirisa dari Fraksi PDIP. Selanjutnya Komisi lll membidangi pembangunan diketuai oleh Hamka Pakaja dari PAN yang tergabung dalam fraksi gabungan.
Sedangkan Komisi lV bidang kesejahteraan rakyat diketuai oleh Jayusdi Rivai dari fraksi PPP. Soal fraksi Golkar yang tak dapat posisi pimpinan AKD, Ketua Fraksi Golkar Wilvon Malahika mengatakan, pihaknya menerimanya dan mengikuti proses yang ada untuk keharmonisan. “Kita ingin harmonis semuanya untuk rakyat,” ungkap Wilfon.
Soal fraksi Golkar yang terkesan ditinggalkan dalam pengisian kursi pimpinan AKD, Wilfon mengatakan, pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi tapi mengalami kebuntuan.
“Komunikasi sudah ada beberapa kali tetapi berakhir buntu, karena mau mencari keadilan sampai dimana juga, karena dari awal niatnya kita buat harmonis, sehingga biarlah fraksi yang ditinggalkan dan ikut arus banyak,” tandas Wilfon. (wie)
Discussion about this post