Gorontalopost.id, GORONTALO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas perolehan suara sah partai politik dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada 2024.
Memberi angin segar bagi partai maupun calon kepala daerah yang sampai kini masih kelimpungan mencari partner koalisi. Pasalnya, dengan putusan MK itu, partai maupun calon kepala daerah dipermudah untuk tampil sebagai kontestan di Pilkada.
Misalnya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo. Sebelum putusan MK, tak satupun partai yang bisa mengusung calon tanpa perlu berkoalisi.
Karena untuk bisa mengusung calon, partai atau gabungan partai minimal harus memiliki 9 kursi di DPRD Provinsi hasil Pileg 2024. Sementara Golkar yang menjadi partai pemenang Pileg hanya mempunya 8 kursi.
Hingga menjelang pendaftaran pasangan calon pada 26 Agustus, masih ada partai maupun calon yang masih berjibaku untuk mencari partner koalisi.
Misalnya Golkar yang masih terus membangun komunikasi dengan Demokrat, Gerindra dan PAN. Menjelang pendaftaran, koalisi Pilgub sepertinya hanya akan mengarah pada tiga poros koalisi.
Tapi kondisi ini bisa berubah drastis setelah MK mengeluarkan putusan soal syarat mengusung pasangan calon dari partai politik pada Selasa (20/8) lalu.
Dengan putusan itu, memungkinkan beberapa partai di Gorontalo untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilgub tanpa harus berkoalisi. Dalam putusannya, MK membagi empat kluster untuk syarat partai mengusung pasangan calon.
Provinsi Gorontalo masuk dalam kluster pertama. Yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.
Pada Pileg 2024, jumlah suara sah partai politik untuk DPRD Provinsi mencapai 728.613. Berarti 10 persen dari jumlah itu sebesar 72.861 suara. Ini ambang batas bagi partai untuk bisa mengusung calon di Pilgub Gorontalo.
Nah, ada lima partai politik yang suaranya memenuhi ambang batas itu. Yaitu Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra dan PPP (data perolehan suara, lihat grafis.red). Berarti lima partai itu bisa mengusung calon di Pilgub tanpa perlu berkoalisi.
Sementara akumulasi suara dari partai-partai lain yang berada dibawah ambang batas 10 persen mencapai 246.372 suara. Jumlah itu memungkinkan untuk mengusung tiga pasangan calon. Dengan catatan harus koalisi.
Bila partai non koalisi dan partai koalisi semuanya mengusung calon, maka Pilgub Gorontalo dimungkinkan untuk menampilkan delapan pasangan calon.
Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo, Paris Jusuf, saat dimintai tanggapannya soal putusan MK ini mengatakan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari KPU untuk merubah regulasi yang sudah dibahas bersama DPR-RI. “Kami masih tunggu itu,” ujarnya.
Walau dengan putusan ini, memungkinkan bagi Golkar untuk mengusung pasangan calon tanpa perlu koalisi, Paris Jusuf mengatakan, bagi Golkar kebutuhan koalisi sebetulnya tidak hanya semata-mata untuk memenuhi syarat dalam mengusung pasangan calon.
Tapi ada kepentingan yang lebih besar.”Melalui koalisi kita akan membangun kebersamaan untuk visi membangun Gorontalo,” ungkapnya. (rmb)
Discussion about this post