Gorontalopost.id, GORONTALO – Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, mengurus Deputi Politik dan Ekonomi, Clint Shoemake, M.A, sebagai narasumber pada Seminar Nasional bertajuk Evaluasi Pemilu Indonesia, Proyeksi Pilkada Gorontalo dan Pengalaman Pemilu Amerika Serikat, yang diselenggarakan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (7/5).
Seminar yang berlangsung di ruang sidang rektorat UNG itu, juga turut menghadirkan Wakil Direktur Gorontalo Post, DR. Kristina ‘Femmy’ Mohamad Udoki, Ketua KPU Gorontalo DR. Fadlyanto Koem, dan Sekretaris UNG, DR. Funco Tanipu sebagai pematari.
Dalam paparanya, Clint Shoemake menggambarkan tentang pelaksanaan Pemilu di Amerika yang berlangsung secara demokratis. Sementara itu, Ketua KPU Gorontalo Fadlyanto Koem, memaparkan tentang kondisi penyelenggaraan Pemilu yang baru saja berlangsung.
Sebagai bahan evaluasi kata dia, penyelenggaraan Pemilu berlangsung sukses atau tidak, salah satu indikatornya adalah partisipasi pemilih. “Gorontalo partispasi pemilihnya itu masih yang terbaik, lima besar nasional,”ujar Fadlyanto. Rincinya, untuk Pilpres berada pada 87,15 persen, Pileg DPR RI 86,88 persen, Pileg DPD RI 86,89 pesen, Pileg DPRD Provinsi 86,78 persen.
Kendati begitu kata dia, masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu diperbaiki, agar penyelenggaraan Pilkada mendatang berlangsung tanpa kendala. “Aspek teknis ini yang harusnya tidak terjadi, tapi diluar kendali terjadi juga. Itu yang harus diperbaiki,”ujarnya.
Termasuk perlunya sosialisasi yang lebih baik terkait aspek teknis kepada peserta pemilu, pemilih, serta penyelenggara pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS. Kami sudah memaksimalkan ikhtiar untuk bisa melakukan sosialisasi persoalan teknis ini, baik itu kepada peserta pemilu maupun pemilih dan khususnya pada penyelenggara pemilu baik itu kepada KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS hingga ke KPPS,’’pambah Fadli.
Namun demikian, Fadliyanto juga mengakui adanya potensi kecurangan yang masih dominan terjadi di masyarakat, terutama melalui proses transaksional. Meskipun demikian, penanganan terhadap hal ini terbatas oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Terkait Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Fadliyanto menjelaskan bahwa secara regulasi dan teknis, pelaksanaannya masih mengikuti pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, baik untuk pemilihan gubernur pada tahun 2017 maupun pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo pada tahun 2018. Sementara itu, Wakil Direktur Gorontalo Post, Kristina ‘Femmy’ Mohamad Udoki, memaparkan tentang pentinganya keterlibatan media dalam penyelenggaran Pemilu.
Sebagai pilar demokrasi ke-empat, media menjadi kontrol, termasuk alat sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang paling efektif. Media, lanjut dia, tak hanya terbatas pada media mainstream, tapi belakangan juga berkembang ke media sosial.”Dan itu saya alami sendiri, ketika saya harus berusaha untuk kembali memperkenalkan nama kepada konstituen saat Pileg lalu.
Mereka mengenal saya Femmy, sementara nama saya yang tertera di surat suara adalah Kristina Mohammad Udoki,”ujarnya perempuan peraih suara terbanyak pada Pileg DPRD Provunsi Gorontalo Dapil Bone Bolango itu.
Femmy juga menyentil soal keterlibatan perempuan dalam Politik. Kata dia, hasil disertasinya mengangkat soal itu. Ia mendapati jika perempuan yang duduk parlemen ‘hanya pelengkap’, misalnya ditugaskan membacakan pandangan umum fraksi. “Butuh peran perempuan yang benar-benar serius membicarakan isu perempuan, peduli terhadap perempuan. Bukan hanya anggota DPRD perempuan, sebab bisa saja walau perempuan, tapi tidak melahirkan kebijakan yang berpihak pada permpuan,”ujarnya.
Maka, lanjut Femmy agar mendapatkan politisi perempuan yang berbobot dan tak sekadar pelengkap, maka pendidikan politik harus digalakkan, terutama kalangan partai politik, dan stakehlolder lain. “Saya tantang organisasi-organisasi untuk peduli terdapat pendidikan politik ini,”ujarnya.
Sementara itu, DR. Funco Tanipu, dalam dalam paparannya, menyebutkan hasil Pemilu 2024, memunculkan sekitar 40 persen wajah baru di kancah politik Indonesia. Hanya saja, kata dia, sebagian besar dari wajah-wajah baru ini tidak melalui proses pengaderan partai yang panjang. “Mereka adalah ‘bayi tabung’ politik karena hanya bermodalkan KTA saja. Mereka memasuki panggung politik Indonesia tanpa pengalaman politik, dan terpilih” jelas Funco.
Funco secara tajam menyampaikan, fenomena ini menandai maraknya praktik politik uang yang merajalela, yang pada akhirnya memudahkan proses pemenangan bagi mereka yang memiliki finansial yang cukup. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya penegakan aturan dan integritas dalam proses politik, serta perlunya perubahan sistem yang dapat memastikan bahwa calon-calon yang muncul benar-benar berkompeten dan memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat dengan baik.
Seminar yang dibuka secara resmi oleh Rektor UNG Prof. Eduwart Wolok itu dipandu pakar Pemilu Gorontalo, Dr. Erman Rahim. (tro/mg11)
Penulis : Raman Supriyatna Tamu, MG 11
Discussion about this post