gorontalopost.id – Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, tentu tak hanya dilakukan Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan Pemilu, namun keterlibatan masyarakat dan stakholder terkait sangat penting. Terutama media, karena media sekaligus memberikan edukasi Pemilu. Hal tersebut, diutarakan DR.Kristina Mohammad Udoki, saat menjadi pemateri dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pemilu Indonesia, dan Proyeksi Pilkada Gorontalo serta Pengalaman Pemilu Amerika Serikat, yang berlangsung di ruang sidang rektorat, kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (7/5).
Femmy, sapaan akrab Kristina Mohammad Udoki, menyampaikan peran media akan turut mendorong tingkat partisipasi pemilih, jika pelaksanaan Pemilu terus disosialisasikan, termasuk media akan terus turut mengawasi Pemilu. “Perlu untuk meningkatkan peran media untuk mengawasi atau mengawal proses demokrasi, peran media harus hadir untuk memberikan pendidikan pemilu,”ujar Wakil Direktur Gorontalo Post itu.
Wartawan senior ini juga menyampaikan, peran media itu bisa dilihat, dari dilibatkanya media oleh penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu, dan hasilnya ikut mendorong peningkatan partisipasi pemilih. “Ya walau pun saya melihat kemarin (Pileg,red) KPU anggarannya terbatas untuk media, saya harap pada pilkada ini bisa mendapatkan anggaran lebih, supaya bisa bekerja dengan media yang ada,”jelasnya. Kendati begitu lanjut Femmy, bukan berarti media yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara Pemilu, tidak boleh mengkritik kebijakan atau hal yang mempengaruhi suksesnya penyelanggaraan Pemilu. Justeru disitulah peran media. “Karena yang dikerjasamakan saya kira hanya proses sosialisasi penyelenggaraan Pemilu,”katanya.
Selain itu, Femmy yang baru saja terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, daerah Pemilihan Kabipaten Bone Bolango itu, menyinggung soal keterlibatan perempuan dalam proses demoktasi. Regulasi yang ada kata dia, sudah mengamanatkan 30 persen perempuan berpartisipasi dalam proses politik, yakni masuk dalam daftar calon anggota legislatif. “Pada Pemilu 2019 jumlah anggota DPRD Provinsi hampir mencapai 30 persen. Secara kuantitas itu sudah memenuhi. Namun, pada tahun ini sepertinya menurun. Walau pun di Dapil Bone Bolango, itu ada tiga perempuan yang terpilih dari enam kursi yang tersedia,”terang Femmy.
Menurutnya, pentingnya perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia, karena untuk memperjuangkan hak hak dan kepentingan tentang perempuan. Hanya saja, kata dia, harus ada komitmen dalam mendukung dan ikut memperjuangkan hak-hak perempuan, sebab bisa saja kendati perempuan, namun justeru tidak peran dalam menyuarakan hak perempuan. “Butuh peran perempuan yang benar-benar serius membicarakan isu perempuan, peduli terhadap perempuan. Bukan hanya anggota DPRD perempuan, sebab bisa saja walau perempuan, tapi tidak melahirkan kebijakan yang berpihak pada permpuan,”ujarnya.
Maka, lanjut Femmy agar mendapatkan politisi perempuan yang berbobot dan tak sekadar pelengkap, pendidikan politik harus digalakkan, terutama kalangan partai politik, dan stakehlolder lain. “Saya tantang organisasi-organisasi untuk peduli terdapat pendidikan politik ini,”ujarnya. Dalam seminar ini, turut menghadirkan Deputi Politik dan Ekonomi, Konsulat Jenderal Ameriksa Serikat di Surabaya, Clint Shoemake, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, DR. Fadlyanto Koem, dan Sosiolog UNG, Dr. Funco Tanipu. (mg-11)
Discussion about this post