Sebanyak 1.299 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, mulai mengikuti orientasi PPPK 2024. Kegiatan ini dipusatkan di kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.
Ribuan PPPK Pemprov Gorontalo itu terdiri dari berbagai bidang. Sekda Sofian Ibrahim menetakankan, kegiatan orientasi yang mereka ikuti, lebih menekankan pada pendalaman nilai-nilai akhlak yang berorientasi di bidang pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonisisasi, loyal, adaftif, serta kolaboratif.
Olehnya, ia meminta orientasi ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya guna menambah kualitas pemahaman diri.
“Di orientasi core values ini ada banyak sekali arahan yang akan Bapak-Ibu dapatkan. Yaitu yang berorientasi di bidang pelayanan, kemudian akuntabel, kolaboratif, dan masih banyak lagi.
Tolong dihafal dan dicermati dengan baik, implementasikan dengan baik juga di lingkungan kerja Bapak-Ibu sesuai yang ditugaskan,” ujar Sofian.
Hal ini diselaraskan Sekdaprov dengan Undang-Undang tentang tuntutan bahwa ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP.
Sementara bagi PPPK memiliki kewajiban sebanyak 30 JP, yang tidak dapat dipenuhi oleh daerah.
Olehnya, melalui BPSDM sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mewujudkan pengembangan ini dalam berbagai bentuk.
Di antaranya, workshop, webinar, bimtek, magang, dan berbagai pelatihan lainnya yang menggunakan metode learning digital.
“Bapak-Ibu itu punya hak yang hampir sama dengan PNS, yakni gaji, tunjangan, dan lain-lain. Tapi sebetulnya yang penting itu bukan gaji dan tunjangan, tapi kewajiban Bapak-Ibu untuk terus mengembangkan kompetensi di bidangnya masing-masing,” lanjutnya.
Kata dia, PPPK ini sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja yang harus ditaati dan dipenuhi.
Salah satunya adalah perjanjian masa kerja selama lima tahun. Hal ini diimbau Sekdaprov untuk ditepati dan dilaksanakan dengan baik.
“Hari ini akan dilakukan orientasi PPPK yang akan dilakukan secara MOC, tolong diikuti. Dan jangan dulu pikir pindah, karena yang saya tandatangani kemarin mewakili pemerintah bersama seluruh PPPK, bahwa PPPK itu kan terangkat selama 5 tahun. Jadi, tolong laksanakan dulu,” kata Sekdaprov.
Ia menambahkan bahwa saat ini, permohonan untuk pindah tempat dari para PPPK sudah mulai masuk ke pimpinan.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sofian mengungkapkan untuk tidak perlu merespon permohonan tersebut.
“Kemarin itu sudah mulai masuk permintaan pindah ke pimpinan, dan saya sampaikan ke BKD untuk tidak memenuhi permintaan pindah dari PPPK. Tidak boleh pindah karena sudah tanda tangan perjanjian kerja,” lanjutnya.
Ia berharap, seluruh PPPK yang sudah terangkat benar-benar siap dan paham tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Mampu menjalani tugas selama lima tahun dengan membantu para pimpinan sesuai tupoksi dengan sebaik-baiknya.
Sebagai akhir, Sofian mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kualifikasi para PPPK agar memiliki standar yang sama.
Serta dapat menyesuaikan diri di zaman era transformasi digital dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pemerintahan. (tro/*)
Discussion about this post