Gorontalopost.id – Seiring mulai bertugasnya Penjabat Gubernur (Penjagub) yang baru, Ismail Pakaya, berbagai harapan terus mengalir dari berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan Deprov. Salah satunya harapan agar Penjagub Ismail Pakaya tak melakukan rotasi pejabat yang dikhawatirkan justru akan lebih melemahkan kinerja pemerintah provinsi.
Harapan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Deprov Gorontalo, Fikram Salilama, kepada Gorontalo Post, kemarin (14/5).
“Saya berharap kepada Penjagub yang baru agar tidak melakukan perubahan posisi pejabat,” pintanya.
Hal ini dikemukakan karena menurut Fikram, setelah pergantian Penjagub dari Hamka Hendra Noer ke Ismail Pakaya, makin nampak fenomena pejabat ‘koprol’. Pihak-pihak yang berharap mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dalam struktur pemerintah provinsi. Sehingga berupaya mencari ‘muka’ terhadap Penjagub yang baru.
“Buktinya waktu pelantikan (Penjagub.red) di Jakarta, banyak pejabat Pemprov yang hadir di Jakarta. Padahal setahu saya tidak ada anggaran dalam APBD 2023 yang membiayai keberangkatan para pejabat tersebut,” kata Fikram Salilama.
Menurut Fikram, fenomena ini perlu diantisipasi Penjagub dengan tetap fokus menjalankan tugas pokok yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Yaitu memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gorontalo bisa berjalan dengan sukses.
“Banyak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam situasi pergantian Penjagub. Selain para pejabat koprol itu bisa jadi dari jalur-jalur lain. Misalnya jalur-jalur yang mengatasanamakan kekerabatan atau keluarga,” tambah Fikram.
Lebih jauh Fikram mengatakan, pergantian pejabat di lingkup Pemprov tak perlu dilakukan oleh Penjagub yang baru, sebetulnya bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Mengingat Penjagub sebelumnya baru saja melakukan mutasi dan rotasi pejabat besar-besaran.
“Kalau Penjagub yang baru melakukan mutasi ini bisa berdampak terhadap kinerja pemerintahan. Karena pejabat yang menempati posisi baru masih harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru,” jelasnya.
“Sementara masa tugas Penjagub relatif singkat hanya satu tahun,” tambahnya.
Fikram memaparkan, dampak mutasi besar-besaran yang dilakukan Penjagub sebelumnya sampai sekarang masih terasa. Misalnya pada sisi penyerapan anggaran. Menurut Fikram, serapan anggaran Pemprov sampai sekarang ini masih sangat minim.
“Sehingga bagi saya yang harus dilakukan oleh Penjagub yang baru adalah memperkuat kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Penjagub sebelumnya. Misalnya penguatan terhadap kinerja serapan anggaran,” katanya.
Fikram mengemukakan, munculnya kekhawatiran atas mutasi pejabat Pemprov dari pergantian Penjagub cukup beralasan. Karena yang terjadi selama ini, setiap kali pergantian pimpinan, akan dibarengi perubahan personil dalam struktur OPD.
“Makanya sebisa mungkin ini dapat dihindari oleh Penjagub yang baru,” pungkas Fikram. (rmb)
Discussion about this post