Gorontalopost.id – Hubungan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dan Wakil Bupati Hendra Hemeto, kembali diterpa kabar tak sedap. Gejolak keretakan pasangan yang dikenal NDH ini makin kentara. Lebih nampak lagi, saat Hendra Hemeto meluapkan emosinya para rapat pimpinan pemerintah daerah, yang berlangsung Jumat (2/12) di ruang madani, kantor bupati. Saat itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo juga hadir. Rapat yang membahas tentang program APBD 2022, termasuk dana PEN itu juga diikuti para pimpinan OPD dan Camat.
Saat Bupati Neslon Pomalingo memberikan kesempatan Wakil Bupati Hendra untuk bicara, disitulah dimanfaatkanya untuk menyampaikan kekesalanya.
Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo ini kesal, lantaran posisi Wakil Bupati yang diembanya seperti tak dihargai. Ia merasa kurang dilibatkan dalam pemerintahan. Bahkan saking kesalnya, Hendra sempat mencopot lencana Wakil Bupatinya di hadapan Bupati Nelson Pomalingo. Dihubungi terpisah, kemarin, Hendra tak menapik peristiwa di ruang rapat itu. Politisi yang dikenal pendiam ini, mengaku kemarahanya saat rapat tersebut, merupakan akumulasi dari apa yang dia alami selama ini.
“Kejadian kemarin di rapat pimpinan adalah akumulasi dari ketidapuasan yang saya rasakan, kurang dilibatkan dalam pemerintahan. Intinya ketidak puasan kita dalam pemerintahan,”kata Hendra. Padahal, lanjut dia, hal itu sudah banyak kali dibicarakan dengan Bupati Nelson Pomalingo.
“Tapi tidak ada realisasinya,” ungkap Wabup Hendra via telepon. Sehingga, lanjut dia, sangat tepat, ia menyampaikanya dihadapan rapat resmi.
“Sehingga paling tepat jika ini saya sampaikan itu di rapat pimpinan, saya sampaikan apa yang saya rasakan,” bebernya. Selama ini dirinya bertanya, apakah memang peran wakil bupati hanya dikondisikan hanya untuk hal yang eksternal saja, bukan internal pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sebab, lanjut politisi Golkar ini, kenyataan di lapangan, sebagai Wakil Bupati ia tak banyak diberikan andil.
Contohnya saja, lanjut Hendra, keterlibatan Wakil Bupati pada kegiatan sosial kemasyarakatan di desa, maupun di kecamatan yang begitu kurang. Padahal sebagai pejabat yang pilih rakyat, Hendra sangat ingin terjun dalam kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, terutama bisa bersentuhan langsung dengan warga.
Namun yang terjadi, kata dia, kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat, justru lebih banyak didelegasikan ke Sekda DR.Roni Sampir. Padahal, lanjut Hendra, sebagai Sekda, Roni harusnya lebih banyak pada urusan administrasi pemerintahan.
“Harusnya jika bupati tidak ada di tempat, harusnya (kegiatan pemerintahan) melekat ke kita (Wabup) sebagai wakilnya,” tutur Wabup. Yang lucu lanjut Wabup yang akrab disapa Dadang ini, pernah beberapa kali dirinya berpapasan dengan Sekda dalam satu acara. Yang saat itu ternyata Sekda hadir mewakili bupati, dan dia hadir sebagai Wakil Bupati.
“Ini kan tidak benar,” tegasnya. Akhir-akhir ini Sekda juga menurut Wabup, banyak mendominasi tentatif pemerintahan. Sementara, dirinya memiliki waktu yang untuk terlibat didalamnya, tapi disposisi bupati tak pernah datang padanya, namun lompat ke Sekda. Hal itu yang menurut Hendra perlu diluruskan dalam memadu pemerintahan Nelson-Hendra lebih baik lagi.
“Nelson jadi bupati, karena adanya Wakil Bupati. Golkar ikut berjuang didalamnya, dan saya ikut jadi Wakil Bupati bukan cuma ‘menumpang’, tapi ikut berjuang dengan tenaga dan upaya, ini harus dihargai,” tegasnya.
Meski sempat memberikan suara tegas, namun Hendra memastikan dirinya tak menyimpan dendam atau maksud lain. Intinya, lanjut Hendra, ia ingin, dilibatkan dalam porsi yang tepat untuk bisa sama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Bahkan sehari pasca rapat pimpinan Ia terlihat hadir di tempat yang sama dengan Bupati Nelson Pomalingo, dan duduk berdampingan. Ia memastikan, hubunganya dengan Nelson Pomalingo tetap baik-baik saja.
Sementara itu Staf Khusus Bupati Gorontalo Mansir Mundeng, mengatakan apa yang disampaikan Wabup Hendra Hemeto sudah di jalur yang benar. Bahkan menurutnya jika terjadi perdebatan di dalam satu rapat merupakan hal biasa. “Pertengkaran gagasan untuk saling mengingatkan adalah hal yang wajar,” ujar Mansir. Ia turut menyinggung peran Sekda, yang terlihat mendominasi atas Wabup yang merupakan orang nomor dua di pemerintahan. Kata dia, posisi Sekda saat ini berbeda saat Bupati Nelson Pomalingo tanpa Wakil Bupati pada periode sebelumnya. Saat itu, menurut Mansir, Sekda banyak berperan di daerah, ketika Bupati beragenda di luar daerah, karena memang kursi Wakil Bupati yang kosong. (Nat)
Discussion about this post