Deisy Ingatkan Pelaksanaan Program, Lakukan Evaluasi, OPD Harus Bijaksana

Gorontalopost.id – Dengan tidak adanya perubahan anggaran untuk tahun 2022 ini, maka seluruh program pembangunan daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, diharapkan dapat maksimal terlaksana, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Deisy S.M Datau saat berbincang dengan awak media ini.

Menurutnya, dari hasil evaluasi yang dilaksanakan belum lama ini yang terinformasi ke pihaknya, untuk realisasi pelaksanaan program maupun anggaran, Kabupaten Gorut merupakan yang terendah. “Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan diharapkan untuk menjadi perhatian bersama dan diseriusi” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Deisy, bahwa pihaknya selama ini terus melakukan pengawasan dan bahkan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja dari masing-masing komisi.

“Hal ini dalam rangka untuk lebih memperjelas bagaimana pelaksanaan program yang ada di masing-masing OPD, sehingga DPRD dapat memperoleh gambarannya, dan juga dalam rangka untuk mengklarifikasi atas beberapa persoalan yang dilaporkan ke DPRD” kata Deisy.

Arung Jeram Tombulilato Gorut, Selain Menantang, Keindahan Alam Bikin Takjub

Keren! Puskesmas Gentuma Hadirkan Inovasi Pojok Kasih Sayang

Pemda Gorut Didorong Untuk Optimalisasi PAD, Lakukan Inovasi dan Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Aliansi Mahardika Geruduk Pemda Gorut, Terkait Ijazah Palsu, Calo, Korupsi dan Pengelolaan Pulau

Deisy mengatakan bahwa dengan waktu yang tersisah saat ini, tentunya eksekutif terlebih para OPD yang memiliki program harus dapat memasang strategi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Harus fokus dalam pelaksanaan program, dan selalu mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala agar dapat mengetahui dengan jelas perkembangan pelaksanaan program tersebut dan juga terhadap kendala yang terjadi di lapangan” tegasnya.

Bagi Deisy, pihaknya dalam hal ini hanya menjalankan fungsi pengawasan, karena segala kebijakan itu ada di eksekutif, sehingga diharapkan ketika ada persoalan yang terjadi yang dapat menghambat pekerjaan diharapkan dapat segera dicarikan solusinya.

“Dan OPD juga diharapkan dapat bekerja dengan bijaksana, mana yang masih dapat dikejar pelaksanaannya dan mana yang memang peluangnya sedikit, diharapkan untuk dipertimbangkan” tandasnya. (abk)