Gorontalopost.id – Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (27/6/2022). Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan sejumlah Menteri, pimpinan KPK, Kapolri serta pejabat negara lainnya, kepada Hamka dan seluruh Penjabat Kepala Daerah se Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta.
MISALNYA Penekanan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Pj Gubernur Hamka Hendra Noer mengatakan, jika Menko Mahfud menekankan perlu kewaspadaan berkembangnya Politik Identitas yang mengarah kepada SARA dalam Pemilu Serentak 2024 nanti, dengan dampak kepada masyarakat seperti terkotak-kotak bahkan dapat terpecah belah sehingga membahayakan keutuhan NKRI. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemic covid19. Menurut Hamka, hal ini harus menjadi perhatian penting seluruh jajaran pemerintahan di daerah.
“Lain lagi yang disampaikan Pak Mendagri Tito Karnavian. Mendagri meminta penjabat kepala daerah menjadi role model sosok kepala daerah. Yang dimaksud role model adalah harus memanfaatkan kepercayaan dan menjalankan program pemerintahan yang baik di daerahnya. Karena kami ini kan bukan dipilih rakyat, jadi tidak ada biaya politik, ini yang harus dimafaatkan oleh kami para penjabat kepala daerah momentum untuk mengukir prestasi juga mengembangkan karier. Ini kenapa saya katakan kepada ibu bapak mohon saya dibantu,” kata Hamka.
Penjagub menegaskan sebagai tindak lanjut arahan-arahan Menteri dan sejumlah pejabat negara ini mohon untuk menjadi perhatian semua pimpinan OPD. Terlebih terkait evaluasi penanganan Covid-19 secara terintegrasi dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang didasarkan pada empat indikator yang juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang kembali berjalan, agar tetap kita fokuskan pada capaian vaksinasi khususnya untuk dosis II dan Booster. Juga yang disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri yaitu menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Ini juga yang sering diingatkan oleh pak Presiden, kita jangan mempersulit para investor di daerah, pengurusan izinnya dipermudah. Tolong ini kita terapkan,” tegas Penjagub Hal – hal lainnya yang diingatkan Penjagub adalah langkah strategis penguatan ketahanan pangan di daerah termasuk ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan serta keamanan dan kualitas pangan.
Orang nomor satu di Gorontalo ini meminta semua OPD menyalin semua arahan ini dan harus sudah bisa disinkronkan dengan program kerja terkait di masing – masing dinas. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Rumah Dinas Gubernur ini dihadiri 34 pimpinan OPD, Sekdaprov Gorontalo, para asisten serta staf ahli gubernur. (tro*)
Discussion about this post