Gorontalopost.id – Punya banyak sentra pendidikan bukan berarti menjamin mulus tekad Bone Bolango menjadi kota Pendidikan di Gorontalo. Sebab pastinya akan punya banyak tantangan yang semakin besar. Salah satu tantangan itu adalah tingkat Literasi yang masih relatif rendah.
Dimana usai menerima kunjungan LPMP ke DPRD Bonbol kemarin. Ketua Halid Tangahu mengakui hal itu. Menurutnya dari data yang didapat bahwa saat ini tingkat Literasi Bone Bolango masih juga relatif berada pada tingkat yang rendah.
Ini berlaku baik untuk jenjang pendidikan PAUD sampai SD dan SMP. ” Karena dibeberapa daerah itu bahwa Bone Bolango dibawah untuk Literasinya baik Paud SD dan SMP, ” Ujarnya.
Kondisi inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya meski tersedia melimpah fasilitas pendidikan baik sekolah unggulan sampai kampus tapi tingkat Literasi masih dibawah.
Selain itu ia akui juga intervensi anggaran untuk PAUD sejauh ini masih juga rendah dan hanya terbatas melekat pembiayaan anggarannya di Desa.
Untuk itu dengan mendengar banyaknya tantangan dunia pendidikan dari paparan LPMP kemarin Halid berupaya akan menindaklanjutinya.
” Itu harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan supaya kami di DPRD akan mengawal persoalan ini. Supaya tidak melulu indikasinya kami di DPRD-lah yang selalu mencoret coret, padahal tidak seperti itu karena anggarannya juga tidak ada. Begitu juga penjelasannya harus jelas, ” Jelas Halid.
Terpisah kedatangan LPMP UPT Kemendikbudristek. Menurut kepala LPMP Gorontalo Amin N Nusi mengatakan bahwa dalam rangka sinergitas dan koordinasi program sektor pendidikan atas terbitnya Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal.
Didalamnya termasuk sektor pendidikan yang indikator urusannya menyangkut angka partisipasi sekolah usia 5-6 tahun , angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun dan hasil kompetensi rata-rata Literasi dan Numerasi, Penyediaan kebutuhan PAUD.
” Karena ini satu regulasi yang baru yang belum dilaksanakan sebelumnya maka kami datang untuk menyampaikan ke DORD tentang Permedgari ini.
Sebab sembilan indikator itu merupakan indikator minimal yang harus diprogramkan dalam rencana kerja dinas untuk sektor pendidikan,jadi karena minimal tidak boleh kurang jadi sembilan indikator itu ada sub subnya lagi nah disitu dinas memilih program apa yang akan mereka angkat untuk memajukan pendidikan, ” Jelasnya Dengan mengkomunikasikannya ia berharap intervensi apa dari daerah yang akan dilakukan untuk menaikan angka target.
” Maka kami datang memperkenalkan komponen-komponen kegiatan apa saja yang wajib harus diakomodir dinas dalam rencana kerja sehingga saat pembahasan tidak ada yang gugur. Harapannya sembilan indikator itu pada saat penetapan Rancangan APBD menjadi APBD tidak hilang” Pungkasnya. (csr)
Discussion about this post