GORONTALO – GP – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Erry J. Pasoreh, menargetkan nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022 masuk dalam zona hijau.
“Tahun depan, seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) kabupaten dan kota, saya targetkan masuk zona hijau dengan nilai rata-rata 80,” tegas Erry ketika diwawancarai Gorontalo Post, usai kegiatan penyerahan dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terhadap standar pelayanan publik tahun 2021, Senin (28/3) di Ball Room Hotel Aston.
Mematok target tersebut, Erry bukan tanpa alasan. Menurutnya, dari hasil pemaparan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terhadap penilaian layanan publik tahun 2021 BPN Provinsi Gorontalo, sebagian besar indikator yang menjadi penilaian, nilainya sudah 100 persen.
“Hanya tinggal yang berkebutuhan khusus dan beberapa syarat prosedur. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM, sedangkan jumlah yang harus dilayani cukup banyak. Contohnya layanan pengukuran bidang tanah. Nah, untuk menuntaskan persoalan ini kami sudah usulkan untuk pengisian petugas ukur,” tandas Erry.
“Ada juga indikator keterlambatan layanan pengaduan. Hal ini saya yakin segera teratasi dengan adanya hotline layanan aduan disetiap Kantah yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Mata Kanwil, dimana lalu lintas percakapan akan termonitor dari aplikasi Mata Kanwil. Ini akan kami luncurkan hari ini pelayanannya. Dan aplikasi ini akan menjadi solusi penuntasan dari pengaduan,” imbuhnya.
Rasa optimis Erry untuk masuk zona hijau nilai layanan publik bertambah seiring dengan Kepala Kantah Kabupaten dan Kota se Gorontalo memiliki jiwa milenial dan semangat yang tinggi untuk melaksanakan tujuh program program strategis yang mengusung Tema Gorontalo BISA (Berkomitmen, Inovatif, Solutif dan Action). Pertama, menuntaskan kegiatan strategi Pendaftaran Sismatik Lengkap (PTSL) dan redistribusi.
Program kedua, lanjut Erry, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani, profesional dan
terpercaya. Ketiga, melakukan perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) dan penataan arsip.
“Karena arsip di BPN adalah arsip hidup sepanjang negara ini berdiri tidak bisa dihilangkan
arsipnya,” tuturnya.
Selanjutnya program yang keempat, lanjut Erry, membangun pelayanan kantor pertanahan yang maju
dan modern secara elektronik dan online serta bertransformasi secara digital melalui lima
layanan, yaitu pengecekan, hak tanggungan, zona nilai tanah, roya dan SKPT.
“Kelima melakukan perbaikan kualitas data melalui validasi Buku Tanah dan Surat Ukur persil dan
pemetaan bidang. Keenam membangun kawasan zona integritas kanwil dan kantah, dan terakhir zero
tunggakan, yaitu menyelesaikan pekerjaan lama,” tutur Erry.
Pada tahun 2021 sendiri, nilai kepatuhan pelayanan publik BPN Provinsi Gorontalo berada diangka 60, 54. Menurut Erry, angkat tersebut tidak jauh beda dengan nilai nasional yaitu 69,28.(rwf)
Discussion about this post