Gorontalopost.id — Di sela-sela kunjungannya ke Gorontalo, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Bidang Investasi dan Infrastruktur, Syukriansyah S Latif, menyempatkan diri menemui Bupati Bone Bolango Hamim Pou di ruangan Bupati Bone Bolango, Selasa (15/3) kemarin.
Pertemuan ini bukan sekadar karena Bone Bolango menjadi lokasi pembangunan waduk Bulango Ulu yang dikunjungi Syukriansyah, melainkan karena Hamim adalah sahabat lamanya saat masih sama-sama wartawan Jawa Pos Grup. Syukriansyah dari Harian Fajar Makassar sedangkan Hamim dari Manado Post.
“Sudah sekitar 20-an tahun, baru kali ini kita ketemu lagi. Saya senang sekali Ka Uki (Sukriansyah,red) watshapp saya dan mau ketemu,” kata Hamim menyambut teman lamanya.
Selain menjadi staf khusus Wapres, Sykriansyah juga masih menjabat sebagai Komisaris Harian Fajar, Komisaris Bank Bukopin serta Komisaris PT Pelindo. Sementara Hamim memilih jalur politisi menjadi bupati setelah masa jabatannya di Komisi Pemilihan Umum berakhir.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, keduanya saling menanyakan kabar serta mengenang kembali masa-masa jadi wartawan dulu di bawah naungan Jawa Pos Grup.
Keduanya nampak akrab, apalagi Sykriansyah datang tanpa protokoler. Sekali-sekali Hamim memberikan masukan dan juga laporan tentang kondisi Bone Bolango, terutama terkait dengan pembangunan waduk Bulango Ulu, diantaranya tentang pembangunan sekolah, sarana kesehatan dan juga sarana pemerintahan, serta sarana pertanian yang terkena dampak pembebasan lahan.
Hamim berharap agar semuanya segera ada ganti ruginya. “Saya berharap selambat-lambatnya tahun depan (2023, red) sudah ada penggantinya,” ujar Hamim.
Sementara itu, Stafsus Wapres Syukriansyah mengatakan, bahwa dari hasil kunjungannya ke Bulango Ulu kemarin, realisasi pembebasan lahan baru sekitar 13 persen. Syukriansyah berharap baik pembebasan lahan maupun pekerjaan waduk tersebut bisa lebih digenjot lagi.
“Memang dimana-mana jika ada proyek seperti ini kendalanya pasti di pembebasan lahan, tapi semoga progresnya bisa lebih cepat lagi,”ujar pria yang akrab disapa Uki itu.
Terkait dengan keterlambatan pembabasan lahan, Hamim mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh masih adanya gugatan yang diajukan warga ke pengadilan sehingga sedikit menghambat realisasinya.
Di akhir pembicaraan, Hamim menitipkan Bone Pesisir agar tetap mendapatkan perhatian dari pusat. “Kabupaten Bone Pesisir itu terdiri dari lima kecamatan dan terisolir.
Untuk menuju ke ibukota kabupaten saja mereka harus melewati kota, sehingga mereka meminta untuk dimekarkan,” ungkap Hamim. (fem)
Discussion about this post