GORONTALO – Dana bantuan sosial (Bansos) sembako, sembako PPKM dan PKH tahun 2021 di Gorontalo yang belum dicairkan mencapai Rp 16,8 Miliar. Mengetahui hal itu, anggota komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie turun tangan, ia mengawal dan menonitoring langsung pencairan bantuan yang menyasar masyarakat miskin itu, Kamis (3/2).
Idah didampingi langsung Inspektur Direktorat Jenderal Linjamsos Kementerian Sosial RI, La Ode Taufik Nuryadin, menemui para keluarga penerima manfaat (KPM). Menurut Idah Syahidah, dana sebesar Rp16.8 miliar yang belum dicairkan merupakan bagian dari dana bansos sebesar Rp 2.7 triliun yang belum ditransaksikan se-Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Kata dia, besaran anggaran yang belum dicairkan itu terungkap saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) beberapa waktu lalu.
“Komisi VIII DPR RI memperjuangkan agar dilakukan perpanjangan waktu pencairan hingga pertengahan februari, padahal seharusnya Desember 2021 sudah harus tutup buku. Agar dananya bisa terserap semua ke masyarakat. Serta bersepakat untuk melakukan monitoring penuntasan transaksi pemanfaatan bansos ini,” kata Idah Syahidah.
Karenanya, Idah bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan percepatan, dengan turun langsung ke Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, mengawal bank-bank himbara seperti BRI dan Mandiri, untuk mengumpulkan para KPM melakukan pencairan serentak. Idah mengaku, saat monitoring ke Gorontalo Utara (Gorut), ada dana sebesar Rp 3,1 miliar milik 1.933 KPM yang belum dicairkan. Jumlah tersebut, berasal dari dana KPM senilai Rp 200 ribu per bulan yang belum dicairkan selama enam bulan sejak Juli 2021. Ditambah dana milik 1.015 KPM bulan Oktober yang belum mencairkan
“Sayang sekali kalau ini tidak dicairkan, sedangkan mereka membutuhkan. Jika tidak dicairkan hingga pertengahan februari, maka dananya nanti akan ditarik negara. Contoh di Bone Bolango masih ada dana tersimpan Rp 7.2 miliar dan Gorontalo Utara Rp 3.1 miliar, dan ini harus segera ditransaksikan,” tegas Idah
Idah. Upaya penuntasan transaksi bantuan ini menyasar hampir 23 ribu KPM yang belum mencairkan dananya di e-waroeng. “Alhamdulillah terjadi pergerakan signifikan transaksi ketika saya turun monitoring penuntasan transaksi ini. Disetiap Kabupaten/kota yang saya datangi, langsung bergerak melakukan transaksi,”terangnya Idah.
Penuntasan transaksi ini juga dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para Koordinator Daerah (Korda) bantuan pangan juga para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Provinsi Gorontalo, menyisir para KPM yang belum bertransaksi untuk mencairkan dananya. “e-waroeng harus menyediakan barang-barang berkualitas yang bagus. Beras jangan ada kutu, sayuran yang masih segar, telur yang baru dan lainnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penuntasan pencairan ini. Sehingga para KPM dapat menerima haknya,” pungkas Idah. Ia berharap dengan Bansos yang diterima, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka. (tro)
Discussion about this post