GORONTALO – GP – Jabatan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Idris Rahim, akan selesai pada 12 Mei 2022. Pada tanggal yang sama, lima tahun lalu, pasangan yang populer dengan sebutan Nyata Karya Rusli Idris (NKRI) dilantik Presiden Joko Widodo, bersama Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Kepulauan Banga Belitung.
Para Gubernur itu juga akan berakhir masa jabatan mereka pada 12 Mei mendatang. Dua Gubernur lainya yang akan berakhir tahun ini, yakni Gubernus Aceh pada 5 Juli 2022, dan Gubernur DKI Jakarta, pada 16 Oktober 2022. Di Gorontalo selain Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, Bupati Boalemo, Anas Jusuf juga akan menyudahi jabatanya memimpin bumi bertasbih itu. Secara nasional terdapat 101 kepala daerah (termasuk wakil) yang akan ‘pensiun’ tahun ini, tujuh diataranya adalah gubernur, dan 94 diantaranya adalah Bupati/wali kota.
Kendati masa jabatan akan berakhir tahun ini, namun ada opsi untuk memperpanjang masa jabatan mereka. Itu lantaran Pilkada serentak baru bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang. Tidak seperti biasanya, usai masa jabatan, akan langsung diisi oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, dikutip Gorontalo Post dari kompas.com, berpendapat, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 menjadi opsi paling baik.
“Menurut saya, itu opsi paling baik dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah menuju Pemilu Serentak 2024,” kata Feri, pekan lalu. Ia beralasan, dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah, proses pembangunan dan tata kelola kebijakan daerah dapat terus berlanjut.
Kemudian, menghindari prasangka masuknya kepentingan politik pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan daerah yang dapat dimanfaatkan presiden dan partai koalisi pemerintah menuju Pemilu 2024. “Dan tidak membebani sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga di pusat dan daerah karena pejabat eselonnya ditarik untuk pekerjaan lain,” ujarnya.
Menurut Feri, presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Ia menilai, tiga dasar presiden untuk mengeluarkan perppu terpenuhi.
Adapun tiga dasar presiden bisa mengeluarkan perppu yaitu, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tapi tak memadai. “Dari tiga alasan perppu itu, presiden dapat mengeluarkan perppu,” ucapnya.
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, juga menyampaikan hal serupa. Kata dia, memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 bisa jadi salah satu pilihan yang baik untuk dilakukan pemerintah. Menurutnya, pilihan tersebut lebih demokratis dan aman.
“Bisa jadi alternatif lain. Sangat memungkinkan (perpanjangan masa jabatan). Karena memenuhi semua persyaratan. Kalau kita perpanjang, ia punya legitimasi. Karena ia dipilih rakyat dulu, lalu diperpanjang,” kata Djohermansyah. Namun, jika pemerintah ingin menjalankan aturan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, Djohermansyah menyarankan pemerintah melaksanakan seleksi untuk menentukan pejabat struktural aparatur sipil negara (ASN) yang mengisi penjabat kepala daerah.
Ia berharap pemerintah dapat memilih ASN terbaik yang memiliki integritas, pengalaman, serta sensitivitas dan kepekaan politik. Sebab, tugas serta persoalan yang akan dihadapi para penjabat kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 akan sangat kompleks.
Ia mengingatkan, jangan sampai penjabat kepala daerah tersebut dipilih hanya karena suka atau titipan. “Itu syarat-syarat yang menurut saya penting. Dan dihindari jangan dari anggota TNI dan Polri,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku menerima masukan soal usul perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga Pilkada Serentak 2024.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, 22 september 2021 mengatakan, Kemendagri menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama para pakar.
Hal ini disampaikan sebagai respons terkait usulan yang diajukan oleh pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan sebagai solusi kekosongan kepemimpinan pada 2022-2024.
Benni mengaku Kemendagri menghargai masukan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri belum mengkaji sama sekali opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kemendagri masih berpegang aturan peralihan kepemimpinan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Benni menyebut sistem peralihan kepemimpinan menggunakan penjabat kepala daerah sudah berhasil diterapkan saat penundaan Pilkada Serentak 2020.
“Berdasarkan pengalaman kita di 2020, untuk 270 kabupaten/kota dan provinsi sejauh ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. (tro/cnn/kps)
Discussion about this post