GORONTALO – GP – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Gorontalo, Jumat (10/12). Kunjungan ini untuk melihat langsung calon daerah otonom baru (CDOB) di Gorontalo, yakni calon Kabupaten Bone Pesisir, Kota Telaga, Kabupaten Panipi, Boliyohuto, dan Gorontalo Barat. Tim komisi II DPR RI yang dipimpin anggota fraksi PDI Perjuangan, Ir.Hugua itu, salut dengan perjuangan Gorontalo terkait DOB, hasilnya, komisi yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri ini memastikan seluruh calon DOB di Gorontalo sangat layak untuk dimekarkan.
“Semuanya layak, jadi memenuhi syarat. Kan minimal 4 kecamatan dan apalagi Gorontalo besar, sehingga dia layak,”ujar Hugua, usai mengunjungi calon DOB Panipi, di Kantor Camat Tabongo. Sebelum ke Panipi, tim terlebih dulu mengecek kesiapan DOB Kota Telaga, dan DOB Kabupaten Bone Pesisir. Anggota komisi II DPR RI yang hadir lainya yakni Irwan Ardi Hasman dari Gerinda dan Paulus Ubruangge dari PAN. Pihak Kemendagri diwakili Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum La Ode Ahmad.
Ir.Hungua menambahkan, ia melihat spirti masyarakat Gorontalo begitu besar memperjuangkan pemekaran, menurutnya hal itu menjadi nilai tambah. Memang, saat ini sambung Hugua, moratorium pemekaran daerah belum dicabut, dan fokus pemerintah untuk daerah Papua. Karena daerah tersebut memiliki otonomi khusus. Tapi, menurut politisi asal Sulawesi Tenggara itu, hal tersebut bukan perkara pemekaran tidak ada harapan.
Ia menjelaskan saat ini ada 455 daerah calon DOB yang masuk dan meminta untuk dikemarkan. Pertama masuk melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 320 calon DOB, serta 135 usulan calon DOB yang masuk melalui DPR. Sementara itu untuk melahirkan 1 DOB anggaran yang besar, sekiranya Rp 400 miliar. “Saat ini anggaran fokus pada Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Memang moratorium jeda sejenak dan mudah-mudahan, dalam waktu yang singkat moratorium dibuka. Jadi sekali lagi ini soal peristiwa politik, jadi tergantung tadi, tergantung konsensus tadi. Makanya tokoh masyarakat, tokoh pemekaran tadi jangan kendur,” tambahnya.
Sementara itu untuk mendukung pemekaran, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo turut menyambut tim di Kecamatan Tabongo. Menurutnya tak masalah jika Kabupaten Gorontalo kehilangan 3 wilayahnya. “Karena Kabupaten Gorontalo adalah daerah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak, jadi kalaupun tiga daerah ini dimekarkan, penduduk kita masih sangat banyak,” ujar Nelson.
Yang paling penting tambah dia, adalah dengan adanya pemekaran wilayah ini diharapkan bisa memacu pembangunan, yang nantinya diharapkan berdampak pada kesejahteraanmasyarakat. Apalagi tambah Ketua Presnas pemekaran Provinsi Gorontalo itu, sejak awal berdiri, Gorontalo ditargetkan memiliki minimal 11 kabupaten, saat ini baru 5 kabupaten 1 kota. Artinya masih ada 5 daerah lagi yang harus dilahirkan.
Di kesempatan itu pun mantan Rektor UNG itu juga memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Panipi. Mulai dari kekayaan alam, potensi ekonomi, hingga pusat-pusat jasa di Tabongo. Seperti adanya Sekolah Polisi Negara (SPN), Sekolah Calon Bintara (Secaba) hingga bakal hadirnya pesantren terbesar di Gorontalo.
Potensi-potensi itulah menurut Nelson bisa menjadi modal kuat Panipi untuk mandiri sebagai daerah otonomi. Sementara, Roy Hasiru tokoh masyarakat, dan panitia pemekaran Panipi mengatakan, perjuangan pemekaran Panipi sudah berlangsung sejak 2009 lalu. Ia mengklaim, dari aspek kelayakan, Panipi sangat layak. “Rentang kendali bisa semakin dekat. Secara politik, layak dan tidak layak sejauh mana dorongan dan motivasi elit politik kita di pusat mendorong hal ini,”katanya.
Sementara itu, di Bone Pesisir, ketua tim komisi II DPR RI, Ir.Hugua menilai Bone Pesisir layak dimekarkan karena potensi alamnya yang luar biasa. Pihaknya mendukung agar DOB di Gorontalo bisa diperjuangkan untuk menjadi kabupaten mandiri.
“Potensinya kalau saya lihat luar biasa, persiapan kotanya sudah oke. Pokoknya keren deh,” katanya mewakili Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang berhalangan hadir. Pada kesempatan tersebut Gubernur Rusli menyerahkan secara resmi Feasibility Study Pemekaran calon DOB Kabupaten Bone Pesisir.
Dokumen tersebut selanjut menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk penetapan layak tidaknya dimekarkan. “Walaupun (periode gubernur) saya akan berakhir tanggal 12 Mei 2022, saya akan kawal Kabupaten Bone Pesisir mate mate lomao (mati matian). Kenapa? Karena saya orang sini pak, saya orang Bone Bolango,” tegas Rusli.
Dikatakan Rusli, untuk mewujudkan cita cita pemekaran lima calon DOB di Gorontalo perlu upaya politik yang masif dari semua elemen masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan SK Gubernur pembentukan komite pemekaran untuk calon DOB Kabupaten Bone Pesisir, Boliyohuto, Panipi, Gorontalo Barat dan Kota Telaga.
“Tadi teman teman dari Komisi II terkesan dengan penyambutan termasuk dari anak anak sekolah di sepanjang jalan. Saya katakan, ini murni aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pemekaran,” imbuhnya. Dalam feasibility study, calon DOB Kabupaten Bone Pesisir saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Bone Bolango dengan lima kecamatan dan 55 desa. Luas Bone daerah Bone Pesisir sebesar 550,91 KM persegi atau 27,76 persen dari kabupaten induk seluas 1984,31 KM persegi.
Daerah dengan penduduk 47.912 jiwa itu memiliki potensi alam yang melimpah diantaranya bidang pertambangan emas, perak, perikanan, kelautan dan perkebunan. Komite memprediksi pendapatan jasa produksi dan retribusi berbagai potensinya tersebut bisa menghasilkan PAD sebesar Rp586 miliar pertahun. Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Wakil Bupati, Merlan Uloli, turut mendampingi tim komisi II DPR RI dan Gubernur Rusli Habibie saat peninjauan calon DOB Bone Pesisir.(tro*)
Discussion about this post