Gorontalopost.co.id, GORONTALO –– Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea berencana memperkuat pengawasan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan data pajak dan retribusi di tingkat kelurahan.
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pengadaan tablet (TAB) khusus untuk seluruh kelurahan di Kota Gorontalo. Perangkat tersebut nantinya digunakan sebagai sarana pencatatan dan penginputan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi, serta berbagai sumber pendapatan daerah lainnya.
Gagasan itu disampaikan Adhan saat memimpin Rakorev penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Senin (16/11/2026). Adhan menilai, pengelolaan PBB-P2 selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal koordinasi dan pembagian tugas antara lurah, aparat kelurahan, dan camat.
Ia mengingatkan para lurah agar tidak keliru memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Menurutnya, lurah tidak seharusnya mengambil alih pekerjaan aparat dengan turun langsung dari rumah ke rumah untuk menagih pajak. Sebaliknya, lurah harus mampu menggerakkan, mengoordinasikan, sekaligus mengawasi bawahannya agar target penerimaan pajak dapat tercapai.
“Itu aparatnya dimaksimalkan. Ini yang saya lihat, lurahnya yang terjun langsung ke rumah-rumah. Kalian anggap ketika kalian yang terjun langsung ke rumah-rumah, saya anggap kalian berhasil? Justru di situ saya anggap kalian gagal, karena tidak mampu menggerakkan aparat kalian,” tegas Adhan di hadapan para lurah.
Selain mengevaluasi kinerja lurah, Adhan juga menyoroti peran camat yang dinilainya belum berjalan optimal dalam sistem koordinasi pemerintahan. Ia menginginkan agar laporan perkembangan pemungutan pajak dari kelurahan disampaikan secara berjenjang melalui camat, bukan langsung oleh lurah kepadanya.
“Ini juga camat. Seharusnya laporan soal hasil kerja, misalnya pengumpulan pajak, camat yang laporkan ke saya, atas hasil koordinasi dengan para lurah. Selama ini justru lurah yang langsung ke saya,” ujarnya.
Adhan pun meminta seluruh camat dan lurah membenahi pola koordinasi serta memperjelas mekanisme pelaporan. Dengan demikian, setiap pekerjaan memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Untuk mendukung pembenahan tersebut, rencana pengadaan tablet khusus di 50 kelurahan menjadi salah satu opsi yang sedang disiapkan pemerintah kota. Berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan administrasi umum, tablet tersebut nantinya dikhususkan untuk menyimpan dan menginput data pajak, retribusi, serta informasi lain yang berkaitan dengan PAD.
“Biar tidak dicampur dengan data-data yang lain. Isinya hanya pajak, retribusi dan hal-hal yang berkaitan dengan PAD. Sehingga mempermudah pengawasan dan evaluasi ke depannya,” jelasnya.(adv)













Discussion about this post