Gorontalopost.co.id — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendukung peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan SRIKANDI Jaga Desa dalam menjembatani program pemerintah hingga ke tingkat desa.
Hal itu disampaikan Gubernur pada acara pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan SRIKANDI Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo masa bakti 2026-2031 di Auditorium UNG, Rabu (12/8/2026). Menurut Gubernur Gusnar Ismail, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Makanya, kehadiran ABPEDNAS diharap bisa menjadi penghubung program pemerintah untuk desa.
“Saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa dan ada Badan Permusawaratan Desa,” ungkap Gusnar saat menghadiri Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan SRIKANDI Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo masa bakti 2026-2031 di Auditorium UNG, Rabu (12/8/2026).
Menurut Gusnar, peran strategis ABPEDNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Ia berharap ABPEDNAS dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan kepala desa.
Gusnar menilai ABPEDNAS memiliki sumber daya yang dapat menjadi mentor dan promotor untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya program hilirisasi ayam terintegrasi sebagai bagian dari upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan.
Hal yang sama diutarakan Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Reda Manthovani. ABPEDNAS berperan mengkoordinasikan program pemerintah pusat agar dapat menjangkau masyarakat di desa. Berbagai program kementerian perlu dijembatani hingga tingkat desa agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
“Supaya rakyat bisa juga menikmati program yang sudah direncanakan pemerintah pusat seperti saya bilang sama Pak Wamenkes, punya program cek kesehatan gratis. Bagaimana caranya supaya sampai ke desa-desa selain di puskesmas, saya bilang ini kami punya ABPEDNAS, bapak bisa menyalurkan petugas. Dicek kluarga terdekat di desa masing-masing,” ungkap Reda.
Ia menambahkan, program Jaga Desa sejak awal diarahkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan desa oleh oknum kepala desa. Reda menyebut kondisi pengelolaan desa di Provinsi Gorontalo hingga triwulan IV masih dalam keadaan terkendali.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekjen DPP ABPEDNAS Aditya Yusma Pratama, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Nurlela Tubagoes, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus. Syarif Mbuinga dilantik sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo dan Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai Ketua DPD SRIKANDI Jaga Desa Provinsi Gorontalo. (tro/*)
Discussion about this post