gorontalopost.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Sultan Amai Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (10/2) di Bone Bolango. Aksi dengan properti berupa soundistem yang diangkut dengan pikap itu, lebih dulu mampir di depan kampus empat Univesitas Negeri Gorontalo (UNG), sekitar pukul 11.00 WITA, sebelum kemudian bergerak ke sejumlah instansi di Kabupaten Bone Bolango. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah isu krusial di Provinsi Gorontalo.
Presiden BEM IAIN Sultan Amai Gorontalo, Wahyu Putra Muhammad (24), mengatakan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi mahasiswa terkait berbagai temuan yang dinilai merugikan masyarakat. “Jadi kami dari BEM itu ada beberapa isu temuan dan kami melakukan aksi sesuai hasil konsolidasi kami,” ujar Wahyu saat diwawancarai di lokasi aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa mengangkat tiga isu utama. Pertama, pembelaan terhadap penambang rakyat di Kabupaten Bone Bolango yang selama ini dilabeli sebagai penambang ilegal. “Kami ingin melegitimasi penambang rakyat yang selama ini disebut ilegal, padahal mereka hanya mencari nafkah untuk hidup,” kata Wahyu.
Isu kedua yang disoroti adalah pengadaan mobil dinas oleh Pemprov Gorontalo di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai justru membebani masyarakat. “Seharusnya yang melakukan efisiensi itu pejabat, bukan rakyat,” tegasnya.
Sementara isu ketiga menyangkut temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Sulut Go (BSG) senilai Rp 4 miliar. Menurut Wahyu, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor 19 serta dugaan adanya praktik yang tidak diketahui oleh pihak pusat. “Kami melihat ada indikasi khusus seperti komplotan cabang sehingga tidak diketahui oleh pusat dan melanggar SK Direksi Nomor 19,” jelasnya.
Usai melakukan orasi di depan Kampus 4 UNG, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke sejumlah titik, yakni Kejaksaan, Pemerintah Daerah (Pemda), serta kantor kepolisian untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Wahyu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bagi mahasiswa sangat penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Sangat penting, mungkin seratus persen penting. Walaupun banyak masyarakat menduga kami mahasiswa bayaran, kami ingin membuktikan bahwa mahasiswa adalah ujung tombak yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo agar lebih mengevaluasi kinerjanya dan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Pejabat harusnya bersifat melayani. Kami ingin memastikan setiap pergerakan rakyat hadir dan setiap rupiah pajak masyarakat kami kawal. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dirampok,” tegas Wahyu.
Menurutnya, isu-isu tersebut dikumpulkan melalui proses observasi yang dilakukan BEM dalam kurun waktu satu bulan terakhir. “Kami melalui Menteri Luar Kampus selalu mengobservasi isu-isu krusial di daerah,” tutupnya. (mg-05)
Discussion about this post