PT Bukan

Oleh:
Dahlan Iskan

ORANG seperti apa yang lebih cocok memimpin lembaga keuangan: orang yang suka bicara dengan gaya sedikit meledek, atau orang yang cara bicaranya sangat hati-hati –saking hati-hatinya sampai seperti menunggu dulu bunyi tokek untuk mengucapkan kata berikutnya.

Tipe pertama Anda sudah tahu: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tipe kedua Anda juga sudah tahu: Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

Saya sering berada di dekat Mahendra saat ia berbicara di depan umum: dulu. Sudah lama sekali. Setiap kali ia berbicara rasanya saya ingin membentaknya: bisakah bicara sedikit lebih cepat.

Tapi karena menyadari saya kalah pinter maka saya memilih bersabar menunggu datangnya kata berikutnya dari satu kata yang sudah diucapkannya.

Mahendra seperti tidak pernah mengucapkan kalimat. Yang ia ucapkan selalu hanya kata dan kata berikutnya. Kita yang mendengarkanlah yang harus merangkai kata-katanya menjadi kalimat.

Waktu mendengar berita bahwa ketua OJK itu mengundurkan diri, saya tiba-tiba kangen dengan gaya pidato Mahendra. Maka saya tunggu pernyataan pengunduran dirinya. Jumat petang lalu. Masih sama. Masih tidak lebih cepat. Seperti tidak ada kegawatan apa pun di bursa saham Indonesia yang di bawah pengawasannya.

Apakah gaya bicara seperti itulah yang mempengaruhi cepat lambat cara berpikirnya? Bukankah ada doktrin “orang keuangan tidak boleh banyak bicara”? Berarti gaya Mahendra mestinya cocok untuk memimpin lembaga seperti OJK?

Rasanya tidak ada hubungan antara cara bicara dengan cara berpikir. Buktinya, meski bicaranya begitu lambat Mahendra begitu cepat ambil putusan: mengundurkan diri.

Atau, jangan-jangan ada bentakan dari arah lain yang mempercepat putusan mundur itu. Yang jelas orang seperti Purbaya menganggap putusan mundur itu baik. Tidak terkait dengan sikap kepahlawanan seorang negarawan melainkan agar bisa diambil kebijakan cepat setelah itu.

Seperti juga Pandu Syahrir dari Danantara, Purbaya juga menilai OJK terlalu lambat menyikapi peringatan MSCI.

Setelah Mahendra mundur, keesokan harinya komisioner OJK rapat. Langsung memilih pejabat sementara ketua OJK: Friderica Widyasari Dewi –panggilannyi Kiki Widyasari. Umurnyi 50 tahun tapi penampilannyi mirip 40 tahun.

Kiki punya latar belakang artis sinetron tapi tidak ada yang mempersoalkan. Dia artis tapi cerdas. Latar belakang pendidikannyi ekonomi dan keuangan: Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan California State University di Fresno.

Kiki juga sudah malang-melintang di dunia keuangan dan manajemen. Mulai di perbankan sampai pasar modal. Juga pernah di sektor riel dengan menjadi Dirut PT BRI Danareksa Securitas. Itu yang membuat tidak ada yang mempersoalkan latar belakang keartisannyi.

Gaya bicara Kiki normal-baik. Memang belum seperti Sri Mulyani yang dikenal sebagai ‘bibir dan otaknyi’ bergerak sama cepatnya. Tapi Kiki berjanji akan mereformasi bursa saham BEI ‘secepat mungkin’.

Tentu kata ‘secepat mungkin’ bukanlah kata yang cukup memuaskan. Di kalangan manajemen ada doktrin: mengucapkan kata ‘secepat mungkin’ sama dengan tidak mengucapkan apa pun. Itu tidak konkrit. Tidak terukur. Tidak bisa ditagih.

Saya termasuk benci kalau ada anak buah yang mengucapkan kata ‘secepat mungkin’ atau ‘secepat-cepatnya’. Saya selalu mengejarnya dengan pertanyaan lain: kapan?

Tentu Kiki tidak bisa saya tanya begitu. Dia bukan anak buah saya dan saya bukan anak buah Kiki. Dia memang harus hati-hati bicara di depan publik. Tidak sama dengan kalau bicara di depan anak buah sendiri.

Reformasi yang harus dilakukan di bursa itu ada empat atau enam butir. Tergantung cara menyusun butirnya. Salah satu di antaranya: demutualisasi.

Artinya: perlu ada perubahan bentuk kepemilikan. Dari selama ini BEI milik perusahaan broker menjadi milik pemegang saham. Berarti bentuk BEI harus perseroan terbatas.

Selama ini, sejak mergernya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, bentuk BEI sudah PT. Tapi operasionalnya seperti bukan PT beneran. Dulu saya aktif ikut membidani lahirnya Bursa Efek Surabaya –sedikit banyak tahu soal merger itu.

Muara dari demutualisasi tersebut adalah independensi dan keterbukaan pasar modal. Bukan lagi disetir oleh perusahaan broker saham. Broker bisa berkuasa di BEI karena merekalah pemilik sebenarnya.

Hongkong sudah lebih dulu melakukan reformasi: tahun 2000. Pun Singapura. Waktu itu Hongkong lagi dapat momentum: krisis moneter Asia dan kembalinya HK ke pangkuan T. Momentum itu tidak dilewatkan begitu saja.

Bursa Hongkong langsung ‘meledak’: dipercaya global sekaligus dipercaya T.

Setelah reformasi itu terjadilah gelombang besar IPO perusahaan T di HK. Dunia pun menyerapnya.

Momentum seperti itu yang tidak ada di Singapura. Bursa Singapura langsung tertinggal kian jauh dari bursa HK.

Kita –saya sering mengetik kata ‘kita’ di keyboard, ternyata yang muncul di layar ‘kota’ –juga punya momentum untuk berubah: yakni datangnya ancaman dari MSCI. Ancaman itu berisi: bursa kota akan diturunkan kelasnya dari ‘emerging‘ ke ‘frontier‘ –kelas terbawah.

Kita masih punya waktu: akhir Mei. Empat bulan. Rasanya cukup. Meski Kiki mengucapkan kata abstrak ‘secepat mungkin’ rasanya tiga bulan selesai.

Kan mudah: tinggal bikin daftar apa yang diinginkan MSCI. Lalu satu persatu diselesaikan. Pakai deadline. Pakai dashboard.

Hanya bila ada ‘kepentingan’ yang akan menghambat pencapaian target reformasi itu. Meski kita benci pada antek asing apa boleh buat: kita harus penuhi semua itu. Setidaknya sebagian besarnya.

Vietnam juga menghadapi hal yang sama: dengan tujuan berbeda. Kita harus memenuhinya agar jangan diturunkan kelas kita. Vietnam ingin memenuhi kreteria MSCI agar bisa segera naik kelas: ke kelas emerging.

Maka akan ironi kalau Juni depan terjadi lukir Indonesia-Vietnam: ia berhasil naik kelas dan kita justru turun kelas. Vietnam menjadi emerging dan kita turun ke frontier.(*)