Nasib Sebulan

oleh:
Dahlan Iskan

Lengser matahari Selasa kemarin seperti ada titik terang: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri. Agak sore muncul kabar baru yang kemudian dibantah mensesneg: Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.

Lebih sore lagi ada yang lebih baru: Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden tapi juga menerima banyak nasihat –dan setelah dapat nasihat itu ia minta diberi waktu untuk bisa membuktikan benar-benar berpendidikan lengkap sejak SD, SMP, SMA, sampai S-1.

Entah mana yang benar.

Yang benar: pertemuan itu berlangsung 2,5 jam.

Yang benar: Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri.

Yang benar: Presiden tidak mengatakan ”jangan mengundurkan diri”, alias tidak benar presiden menolak pengunduran diri itu.

Yang benar: Presiden banyak memberi nasihat karena, seperti kata Gibran, “Presiden Prabowo itu sudah seperti ayah saya sendiri”.

Yang benar: kabar lain yang beredar di luar itu belum tentu benar –sampai ada pembenaran lebih lanjut.

Kemarin malam saya satu meja makan dengan tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Di B.J. Habibie Center. Di Jalan Thamrin Jakarta. Ada Prof Dr Burhanuddin Muhtadi, ahli politik yang jadi salah satu menerima Habibie Prize 2026. Ada Arsul Sani, hakim Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan “tidak menemukan bukti ada ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka” di persidangan MK itu. Ada Prof Dr Saiful Mujani yang terus berjuang agar Presiden Prabowo lengser. Ada Prof Dr Komaruddin Hidayat. Ada wartawan senior Uni Lubis yang begitu independen. Ada Menteri Perindustrian yang juga sekjen Golkar, Sarmuji.

Di meja sebelah ada Prof Dr Mahfud MD. Ada Menpora Erick Thohir. Ada KDM, gubernur Jabar yang ratingnya paling tinggi sebagai capres mendatang.

Di meja kami yang diobrolkan adalah Gibran. Obrolan baru selesai ketika acara akan dimulai dan kami harus menuju ruang utama. Di meja sebelah lebih banyak membicarakan topik bagaimana Prof Dr Wardiman Djojonegoro masih begitu sehat di usia 92 tahun. Kesimpulannya: itu ternyata karena Prof Wardiman selalu menjabat ketua Yayasan Putri Indonesia di masa tuanya.

Tentu saya juga menyapa KDM dan melaporkan kondisi jalan yang rusak parah di Ciracap, Sukabumi. “Nanti kalau bupatinya tidak mau menangani saya ambil alih Pak,” ujar KDM dengan pakaian serba putih, pun ikat kepalanya.

Walhasil: titik terang yang muncul di siang hari Selasa menjadi redup di sore hari. Gibran ternyata belum tentu mundur. Atau masih sedang mencari cara lain. Misalnya apakah ada jalan lain untuk bertahan. Yakni bertahan gaya Jawa dengan senyumnya yang diam –bukan bertahan dengan gaya Donald Trump yang terkenal sebagai seorang fighter.
Dua setengah jam berlalu. Itu waktu yang lama. Pun bagi orang biasa. Apalagi yang bertemu 2,5 jam itu presiden dan wakil presiden. Mungkin 2,5 jam tidak terasa lama bila bertemunya di restoran atau di lapangan golf.

Alangkah lamanya: 2,5 jam. Tidak mungkin hanya saling diam. Lalu saling berlinang air mata untuk kemudian saling sesenggukan. Lalu diam lagi. Lama lagi. Sesenggukan lagi.
Maka mulai banyak imajinasi liar di medsos. Ada yang berimajinasi selama 2,5 jam itu keduanya saling menyalahkan. “Kenapa dulu mengajak saya kalau akhirnya hanya begini”. “Ya, tapi kenapa tidak terus terang kalau tidak tamat SMA”. “Kenapa….”. Dibalas “Kenapa…”.

Tentu tidak mungkin begitu. Apalagi sampai lebih liar dari imajinasi itu. Misalnya, di tengah pertemuan Gibran sempat menelepon bapaknya. Atau Prabowo perlu memanggil petugas untuk membersihkan meja yang penuh kaca pecah.

Tentu tidak mungkin begitu. Tapi 2,5 jam itu lama sekali.

Yang menarik adalah keterangan Gibran. Khususnya soal minta waktu untuk membuktikan kebenaran pendidikannya. Gibran begitu yakin iya memenuhi syarat pendidikan. Hanya secara administrasi kurang disiapkan dengan baik –tidak menyangka soal begituan dipermasalahkan. Maka ia minta waktu untuk membuktikannya.

Masalahnya bukan Presiden Prabowo yang punya hak memberi waktu. Ini masalah hukum yang berada di bawah kekuasaan yudikatif –sedangkan Prabowo adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Mungkin saja Gibran berharap ke Prabowo: untuk mau cawe-cawe seperti bapaknya dulu.

Rasanya itulah sebabnya mengapa perlu 2,5 jam. Gibran tentu sangat hati-hati memasuki pembicaraan dengan topik cawe-cawe. Memancing ikan berbeda dengan berburu paus. Gibran ingin menjajaki pedalaman Prabowo yang paling dalam: “saya ini didukung, didukung mati-matian, biasa-biasa saja, atau dianggap pesaing yang harus disingkirkan secara elegan –kalau perlu secara kasar”.

Gibran harus pandai cari kalimat yang tepat untuk mengetahui seperti apa sikap Prabowo kepadanya.

Prabowo juga tidak kalah hati-hati. Prabowo tahu bahwa yang di hadapannya adalah pemain silat atau keturunan pemain silat –Prabowo sudah puluhan tahun jadi ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia. Prabowo tahu tidak harus ”membeli” setiap kali Gibran ”menjual”. Jangan-jangan selama dua jam itu hanya berisi saling jual tanpa ada yang mau membeli.
Huh, 2,5 jam itu lama sekali.

Apakah Presiden Prabowo bisa cawe-cawe?

Bisa. Kalau mau. Misalnya: minta menteri pendidikan dasar dan menengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hanya mendikdasmen yang bisa ajukan PK. Gibran tidak bisa. Gibran bukan ”pihak” yang beperkara. Yang beperkara hanya Subhan Palal lawan Kemendiknas.

Kecuali, saat masih proses di pengadilan dulu, Gibran melakukan gugatan intervensi: minta dilibatkan sebagai pihak yang beperkara karena gugatan Subhan itu menyangkut namanya.
Tapi tidak ada gunanya lagi membahas itu. Sudah “kepancal sepur”.

Mungkin saja Prabowo mau cawe-cawe. Belum tentu ada gunanya. Ada dua masalah teknis: apakah menteri punya bukti baru agar PK-nya diterima. Kalau tidak akan sia-sia.
Sia-sia pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Setidaknya Gibran dan Jokowi tahu Prabowo sudah berusaha cawe-cawe.

Pun kalau diajukan PK Anda sudah tahu: proses PK tidak bisa menghentikan keharusan dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung. Artinya: PK silakan jalan tapi putusan MA harus dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan putusan MA itulah DPR mengambil langkah politik: sepanjang hari kemarin satu per satu fraksi di DPR mengadakan sidang. Isinya mengumumkan siapa saja anggota DPR dari fraksi itu yang sudah membubuhkan tanda tangan minta agar Gibran dilengserkan.

Sampai sore kemarin sudah 120 orang anggota DPR yang tanda tangan. Mereka dari delapan fraksi. Bulat. Tidak satu fraksi pun yang membela Gibran. Termasuk Nasdem. PKS 28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, PAN 1 orang.

Maka sudah bisa dibaca ke mana arahnya. Jumlah itu jauh melebihi syarat minimal 25 anggota. Gibran akan dilengserkan. Mungkin perlu waktu satu bulan. Agenda berikutnya: sidang pleno DPR. Setelah putusan DPR diketok, putusan itu dibawa ke MK. Putusan MK dibawa ke sidang pleno MPR. Sejarah pun terjadi: wakil presiden dilengserkan. Pencalonannya dipaksakan, pemberhentiannya juga dipaksakan –kecuali Gibran segera mengundurkan diri.

Kalau Gibran beruntung dalam proses satu bulan itu bisa banyak hal terjadi. Nasib orang siapa yang tahu. (*)