Tambang Triliun

Podcast Akbar Faisal dengan Ikhlas Bahrawi membuka tabir  kisruh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cara Bahrawi membukanya sedikit-sedikit. Lebih banyak membuat penasaran.

Misalnya: ternyata Bahrawi pernah diminta Gus Yahya, ketua umum PBNU, untuk mempelajari proposal bisnis pengelolaan tambang batu bara milik NU.

Proposal itu datang dari perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Tohir, pemilik PT Adaro –raja batu bara Indonesia. Anda sudah tahu Boy Tohir adalah kakak kandung Erick Tohir, menteri pemuda dan olahraga yang mantan menteri BUMN.

Anda juga sudah tahu: di zaman Presiden Jokowi, NU diberi tambang batu bara di Kaltim seluas 25.000 hektare. Isinya: sekitar satu miliar ton batu bara.

Semuanya batu bara kelas satu di Indonesia: kalorinya di atas 6.000 –padahal mayoritas tambang di Indonesia hanya mengandung batubara dengan kalori 3.000 sampai 4.500.

Kadar sulfurnya pun sangat rendah: sekitar 0,7. Kadar pencemar udaranya sangat minim. Pasar dunia rebutan batu bara kelas satu seperti itu. Harganya, Sabtu lalu, USD120/ton.

Biaya mengeruk batu baranya pun sangat murah. Batu bara NU itu ada di permukaan tanah. Beda dengan batu bara di Tiongkok yang berada di kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah tanah. Untuk mengambilnya harus bikin terowongan bawah tanah.

Dari keterangan Bahrawi di podcast itu tersirat bahwa Jokowi pernah ”menitipkan” pesan agar NU menyerahkan pengelolaan tambangnya kelak ke perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Tohir. Itu karena NU belum punya kemampuan sendiri untuk mengelola tambang batu bara.

Dengan gambaran seperti itu perusahaan tersebut merasa pasti akan diserahi untuk mengelola tambang milik NU. Bahkan sejak sebelum tambang itu sendiri resmi diberikan ke NU.

Buktinya, selama tahun 2024, sudah ada ”uang muka” yang yang mengalir ke PBNU. Lima kali transfer. Jumlah totalnya Rp40 miliar. Tentu uang itu resmi masuk ke PBNU. Artinya, Gus Yahya, sebagai ketua umum, tahu dan menyetujui penggunaannya.

Tapi di luar itu rupanya ada jenis uang lain yang juga masuk ke PBNU, tapi lewat perorangan. Tidak masuk ke kas PBNU. “Itu yang membuat Gus Yahya marah,” ujar Bahrawi saat saya hubungi setelah menonton podcast tersebut.

Akhirnya perusahaan tersebut secara resmi mengajukan proposal bisnis ke PBNU. Saya tidak bisa menduga mengapa Gus Yahya meminta Bahrawi untuk mempelajari proposal bisnis tersebut. Padahal Gus Yahya pasti tahu bahwa keahlian utama Bahrawi adalah di bidang anti terorisme, anti radikalisme dan di gerakan pro-moderasi.

Ia memang NU bahkan sejak sebelum lahir –ayahnya adalah santri ulama terkemuka di Bangkalan, Syaikhona Cholil, yang juga gurunya pendiri NU KH Hasyim Asy’ari– tapi bukan pengurus NU di tingkat apa pun.

Setelah mempelajari proposal tersebut Bahrawi berkesimpulan: proposal itu sangat merugikan NU. Bahkan proposal tersebut ia sebut sebagai proposal yang zalim terhadap NU.

Misalnya, kata Bahrawi, semua biaya penambangan menjadi tanggung jawab NU. Setelah itu hasilnya 30 persen untuk NU, 70 persen untuk pengelola.

Melihat buruknya proposal bisnis tersebut Bahrawi sampai menyarankan agar Gus Yahya menghadap Presiden Prabowo. Gus Yahya pun akhirnya menemui Prabowo tapi Bahrawi tidak tahu hasil pembicaraan itu.

Apakah Gus Yahya akhirnya sependapat dengan Bahrawi? Bahwa proposal itu sangat merugikan NU? Apakah Gus Yahya lantas membuat putusan untuk tidak mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut –meski PBNU sudah pernah menerima “uang muka”? Apakah berarti Gus Yahya berani menolak titipan lama Jokowi untuk menyerahkan pengelolaan tambang NU ke perusahaan tersebut?

Saya penasaran.

Meski sangat samar Bahrawi menilai urusan tambang ini sangat erat dengan politik Pilpres tahun 2029 kelak. Dengan punya tambang NU ia nilai akan punya kekuatan dahsyat menjelang Pilpres akan datang. Punya massa besar dan punya uang yang banyak –awalnya dimaksud untuk kepentingan politik Jokowi.

Bahrawi merujuk pada isi proposal bisnis tersebut. Di tahun-tahun awal, bagian NU memang 30 persen, tapi mendekati pemilu NU dapat bagian 70 persen. Dengan demikian tepat menjelang Pemilu uang NU sangat banyak dari bagian yang 70 persen.

Saya tentu tidak bisa menilai proposal tersebut sebenarnya seperti apa. Baik atau buruk bagi NU. Atau sebenarnya proposal yang wajar saja secara bisnis. Saya tidak pernah membacanya. Bahrawi yang masih menyimpannya.

Tapi bahwa 30-70 di tahun-tahun awal lalu menjadi 70-30 di tahun-tahun berikutnya sebenarnya tidak harus dikaitkan dengan siklus politik Pemilu.

Proposal seperti itu wajar secara bisnis. Dengan usul pembagian seperti itu pengelola ingin modalnya cepat kembali –apalagi kalau modal itu didapat dari kredit bank. Setelah modal kembali, dan utang lunas, tidak masalah tinggal menerima 30 persennya.

Pun kalau proposal itu dianggap merugikan NU. Kan masih bisa dirundingkan. Dinego. Setiap pembuat proposal pasti sepihak: ingin yang terbaik untuk dirinya. Toh masih akan dirundingkan dan diadakan tawar-menawar.

Masalahnya adalah: mengapa PBNU hanya menerima satu proposal dari satu perusahaan? Mengapa tidak minta beberapa perusahaan untuk juga mengajukan proposal? Setidaknya untuk pembanding?

Mengapa pula tidak sekalian saja ditenderkan? Agar prosesnya lebih terbuka?

Jangan-jangan sejak awal memang sudah ada komitmen untuk menyerahkannya ke perusahaan tersebut. Bukan hanya komitmen, bahkan jangan-jangan ”penugasan”?

Tentu bukan hanya NU yang punya tambang tapi tidak punya kemampuan untuk mengerjakannya. Terlalu banyak pemilik tambang seperti itu –misalnya mereka yang dekat dengan keluarga penguasa.

Tambang seperti itu umumnya juga diserahkan ke perusahaan pengelola tambang. Caranya: bukan bagi hasil seperti di NU. Cara yang sangat lazim adalah ”cara bersih”: pemilik tambang dapat fee sekian dolar setiap ton batu bara yang dikeruk dari tambangnya.

Pemilik tambang tidak peduli berapa pun biaya menambang, dengan cara apa, atau akan dijual ke mana. Pemilik tambang juga tidak mau tahu harga batu bara lagi naik atau turun. Pokoknya, setiap ton dapat sekian dolar.

Yang umum berlaku adalah: pemilik tambang dapat dua dolar/ton. Tapi untuk tambang kelas satu seperti milik NU, dua dolar terlalu rendah. Bisa 10 dolar.

Tenderkan saja: barang siapa mau membayar NU paling sedikit 10 dolar per ton, boleh ikut tender. Penawar tertinggi yang menang.

10 dolar x 1.000.000.000 ton adalah USD10 miliar: Rp160 triliun.(*)