Gorontalopost.co.id — Pemerintah Provinsi Gorontalo siap memaksimalkan usulan program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, usai menghadiri Rapat Koordinasi Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (13/11) pekan lalu.
Mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti dan dihadiri seluruh kepala daerah atau diwakili Sekretaris Daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menurut Sekdaprov Sofian, pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap modernisasi pendidikan melalui dua fokus utama, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
“Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak atau tidak layak. Bentuknya bisa pembangunan unit sekolah baru maupun renovasi gedung yang sudah ada,” jelasnya.
Pada tahun 2025, Gorontalo telah melaksanakan sekitar 10 program revitalisasi sekolah dengan total anggaran lebih dari Rp50 miliar. Program ini mencakup revitalisasi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah diberi waktu 13–30 November untuk mengusulkan program baru. Sofian menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah diminta menginput sebanyak mungkin usulan, agar Gorontalo mendapat alokasi lebih besar dari pusat.
Saat ini Gorontalo memiliki 71 SMK, 74 SMA, dan sejumlah SLB. Dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang memperoleh bantuan revitalisasi. Pemprov menargetkan pada 2026 minimal 5–10 persen sekolah bisa masuk dalam program tersebut. S
elain revitalisasi fisik, Sofian juga menekankan pentingnya digitalisasi pembelajaran. Seluruh SMA dan SMK di Gorontalo akan mendapatkan pendampingan agar guru dan siswa siap beradaptasi dengan sistem belajar berbasis digital.
“Kami berharap, melalui revitalisasi dan digitalisasi, kualitas pendidikan di Gorontalo meningkat signifikan. Sekolah lebih layak, pembelajaran makin modern, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Sofian.
Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo, di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan. Tahun ini, pelaksanaannya menggunakan sistem swakelola, di mana sekolah memiliki kewenangan menjalankan program sesuai proposal yang telah disetujui bersama kementerian. (tro/*)
Discussion about this post