Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Efek efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo turut berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 mendatang.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, apalagi perputaran ekonomi di Gorontalo, masih lebih besar dipengaruhi oleh investasi pemerintah melalui anggaran negara.
Dalam rapat paripuran DPRD Provinsi G0rontalo terkait nota pengantar Ranperda APBD 2026 yang disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, awal pekan ini menyebutkan, APBD 2026 diproyeksi Rp1,54 triliun, atau menyusut sekitar Rp200 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp1,74 triliun.
Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan, penyebab utama penyusutan anggaran adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov baru menerima estimasi DAK sebesar Rp200 miliar, yang seluruhnya dialokasikan ke sektor kesehatan.
“Ketika APBD kita kurang atau tidak mencukupi, pikiran kita akan lari kepada meningkatkan upaya pendapatan dalam daerah, terutama dari pajak dan lain-lain. Akan tetapi, saya dengan tegas menyatakan bahwa kondisi masyarakat kita belum memungkinkan untuk kita meningkatkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat,” jelas Gusnar.
Dari total proyeksi pendapatan Rp1,54 triliun, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp206,32 juta. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp17,14 miliar untuk penerimaan, dan Rp16,93 miliar untuk pengeluaran, sebagian besar untuk pembayaran cicilan pokok utang PEN 2021.
Meski anggaran terbatas, lima program unggulan tetap dipertahankan yakni beasiswa, agromaritim, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur. Namun untuk infrastruktur, Pemprov akan fokus pada pemeliharaan jalan, bukan peningkatan kualitas, karena keterbatasan dana.
“Setiap OPD diwajibkan nanti membawa kegiatan nasional yang dibikin oleh kementerian, bikin di Gorontalo, agar supaya daerah ini akan lebih hidup.Ini kiat-kiat untuk menutupi fiskal kita yang sedikit ini,” kata Gusnar.
Selebihnya, Gusnar juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari APBD, jauh di atas rekomendasi Kemendagri sebesar 30%. Untuk itu, pemprov tengah mengkaji efisiensi, termasuk opsi penambahan skema Work From Home (WFH) untuk menghemat biaya operasional.
Sebagai solusi fiskal, seluruh OPD didorong untuk menghadirkan kegiatan kementerian di Gorontalo agar roda ekonomi lokal tetap bergerak. (tro)
Discussion about this post