Gorontalopost.id, JAKARTA – Forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Pemerintah menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Rancangan PKPU yang disepakati telah mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu menyetujui draf Rancangan PKPU 8/2024 usai KPU mengakomodir dua putusan MK. Dia mengungkapkan, Bawaslu pada 22 Agustus 2024 juga telah melayangkan surat rekomendasi ke KPU terkait hal tersebut.
“Untuk itu Bawaslu, karena ini (RPKPU) sudah ditindaklanjuti oleh KPU sehingga kami menyetujui rancangan PKPU 8/2024,” kata Puadi di sela-sela rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8).
Puadi hadir bersama empat pimpinan Bawaslu lain, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Rahmat Bagja. Hadir pula Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady.
Sementara Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan KPU telah mengakomodasi dua putusan MK,yakni putusan nomor 60 dan 70 dalam draft rancangan PKPU 8/2024. “Kami (KPU) sudah mengadopsi seluruh dari putusan MK 60 dan 70,” kata dia.
Seusai Ketua KPU Mochammad Afifuddin membacakan draf rancangan PKPU, Doli menyetujuinya dengan mengetuk palu. “Draf perubahan PKPU 8/2024 sudah mengakomodir, tidak ada kurang dan tidak lebih putusan MK 60 dan 70, apakah kita bisa setujui?” ucap Doli diiringi persetujuan dari forum.
Dia berharap dengan hadirnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam RDP, rancangan PKPU bisa segera diundangkan oleh Kemenkumham.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat.
Yakni, dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah,” kata Doli.
Diketahui, PKPU tentang Pilkada mendapatkan perhatian masyarakat. Pasalnya seusai putusan MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8).
MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
Sementara itu, DPR RI melakukan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehari setelah putusan MK. Baleg DPR RI menganulir dua putusan krusial MK dalam draf isi revisi UU Pilkada tersebut. Merespons tingkah DPR ini, masyarakat ramai-ramai memprotes keras keputusan DPR tersebut.
DEMO DI GORONTALO
Mahsiswa di Gorontalo juga melakukan aksi penolakan terhadap revisi UU Pilkada. aksi dilakukan dengan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Gorontalo, Jumat,(23/8) sore.
Aksi ini berlangsung ricuh, polisi membubarkan ratusan mahasiswa yang terlibat aksi yang memaksa masuk ke dalam kawasan gedung DPRD.
Pantauan wartawan Gorontalo Post, Awalnya, para demonstran berhasil menyingkirkan kawat penghalau yang dipasang oleh petugas. Namun, para masa aksi tetap berupaya merangsek ke dalam dengan menjebol pagar gedung DPRD.
“Kami datang kesini untuk kepentingan rakyat kami, jangan halangi kami untuk masuk, satu komando satu tujuan,” teriak salah satu orator dalam orasinya.
Tak lama berselang, para demonstran pun berhasil merobohkan pagar gedung DPRD. Setelah pagar dijebol, sejumlah demonstran pun merangsek ke bagian dalam pagar area Kompleks Parlemen.
Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, petugas pun berupaya membangun komunikasi dengan para demonstran tersebut. Namun keadaan makin tidak bisa dikondisikan bahkan makin rusuh dengan beberapa ada masa aksi yang mulai melemparkan batu.
“Untuk pihak kepolisian mundur dan masa aksi silahkan maju” instruksi orator aksi. Sementara itu, pihak DPRD Ketua Komisi 1 sudah berupaya untuk melakukan negosiasi namun para masa aksi terus melakukan orasinya. ”Jangan ada dulu ada negosiasi kawan-kawan kita atur dulu masa aksi,” terusnya menolak negosiasi.
Hampir tiga jam didemo, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Aw Thalib akhirnya menemui massa aksi.
Setelah cukup mereda, pada pukul 17.00 akhirnya massa diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, dan ditemui langsung oleh Ketua Komisi 1 DRPD Provinsi Gorontalo.
“Tentunya ini salah satu kehormatan bagi DPRD Provinsi Gorontalo, bisa menerima perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya adik-adik temen-temen para mahasiswa,” jelas AW Thalib. (jpnn/Tr-76/Tha)
Discussion about this post