Spesialis Permenkes

Oleh:
Dahlan Iskan

JANGAN ada yang menghambat sistem baru ini. Perkiraan saya begitulah pesan Presiden Jokowi tanggal 6 besok. Yakni saat perubahan sistem pendidikan dokter spesialis dimulai Senin pagi: menjadi hospital base sebagai pengganti university base.

Acaranya sendiri berlangsung di rumah sakit Harapan Kita, Jakarta. Itulah salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan spesialis anak. Tahap pertama ini enam rumah sakit dulu.

Lima lainnya: RS PON, Jakarta untuk spesialis saraf, RS Cicendo Bandung untuk spesialis mata, RS Dharmais untuk radio ongkologi, dan RS Soeharso Solo untuk spesialis orthopedi.

Ternyata perubahan besar tersebut tidak perlu diatur oleh presiden. Tidak akan ada Perpres maupun Kepres.

“Cukup dengan peraturan menteri kesehatan,” ujar Prof Dr Muhadjir Effendy, menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Saya bertemu Pak Menko kemarin pagi. Di masjid A.R. Fachrudin. Di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Yakni di acara kawinan. Rohman Budijanto mantu pertama. Ia wartawan andalan saya di Jawa Pos dulu. Sang menko adalah pamannya.

Sekalian Pak Menko pulang kampung. Muhadjir adalah rektor UMM sebelum menjabat menteri pendidikan menggantikan Anies Baswedan di tengah jalan. Saat Muhadjir jadi rektor itulah UMM membangun rumah sakit pendidikan. Tujuh lantai.

Itu kepeloporan. Belum ada RS pendidikan sebelumnya. Barulah setelah itu pemerintah membangun RS pendidikan di kampus-kampus besar. Yang anggarannya terbongkar: banyak dipotong komisi anggota DPR. Anda sudah tahu siapa saja yang masuk penjara terkait RS pendidikan itu.

Kampus-kampus Muhammadiyah, katanya, juga sedang menyiapkan diri untuk bisa ditunjuk sebagai rumah sakit penyelenggara pendidikan spesialis.

“RS Muhammadiyah akan membentuk konsorsium,” katanya.

Sebenarnya, kata Muhadjir, tidak banyak yang berubah. Hanya kurikulum. Toh selama ini para calon spesialis juga belajar di rumah sakit.

“Rektor kan juga tidak mengeluarkan ijazah spesialis,” katanya. “Dokter spesialis kan profesi. Organisasi profesilah yang mengeluarkan pengakuan,” tambahnya.

Yang jelas berubah: untuk menjalani pendidikan spesialis tidak perlu bayar lagi. Yang sangat mahal itu. Bahkan selama sekolah mendapat gaji.

“Siapa yang menggaji?” tanya saya.

“Ya… rumah sakit-rumah sakit,” ujar Pak Menko.

Dengan penegasan presiden seperti itu berarti siapa pun yang menghambat akan berhadapan dengan pemerintah.

Yang dianggap berpotensi untuk menghambat adalah kelompok yang ingin memonopoli supply side.

Selama ini jumlah dokter spesialis selalu jauh di bawah demand side. Maka harga dokter spesialis selalu amat tinggi dan mahal bagi masyarakat.

Semua calon spesialis kini menunggu rincian aturan baru itu. Terutama bagi yang sudah kuliah spesialis. Baik yang di semester satu maupun semester setelahnya. Tentu mereka sudah telanjur membayar. Apakah untuk semester berikutnya sudah boleh tidak membayar lagi.

Selama ini uang kuliah spesialis itu dibayarkan tiap semester. Bayar di depan. Satu semester sekitar Rp 12 juta. Bayarnya ke universitas. Untuk spesialis jantung sampai sembilan semester.

Maka pidato menteri kesehatan di depan presiden Senin besok akan seperti azan magrib di bulan puasa. Pun pidato Presiden Jokowi.(*)