GORONTALO – GP – Instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKM pada pengadaan barang dan jasa, direspon pemerintah Provinsi Gorontalo. Pj Gubernur Hamka Hendra Noer memberikan dukungan pemberdayaan UMKM melalui belanja pemerintah dengan mekanisme e-purchasing atau tata cara belanja barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog. Di Gorontalo, telah tersedia katalog lokal berupa platform BeliUMKM. Platform ini diluncurkan pada Selasa (7/2) yang lalu oleh Pj Gubernur Hamka Hendra Noer.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM itu, Pj Gubernur Hamka Hendra Noer menerbitkan edaran, nomor : 027/SET-BP/164/II/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Penggunaan e–Purchasing Dalam Pengadaan. Tujuanya, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo. Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD di Provinsi Gorontalo wajib melakukan belanja barang/jasa pemerintah nominal dibawah Rp 200 juta melalui pelaku UMKM yang tersebar di Provinsi Gorontalo.
Mekanisme belanja tersebut dilakukan secara e-purchasing, dengan memanfaatkan katalog lokal atau toko daring, seperti platform BeliUMKM, yang merupakan mitra resmi toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengalihkan proses pengadaan cara manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023, sehingga memberi akses kemudahan bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mendorong pencegahan korupsi.
Direktur PT Rumah UMKM Indonesia, Taufik Akbar, mengatakan, pengelola platform Beliumkm menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Gorontalo itu. “Kami terus melakukan sosialisasi guna menghimpun para pelaku usaha di Provinsi Gorontalo untuk menayangkan produknya pada platform beliumkm. Beberapa kemudahan yang kami berikan diantaranya pendaftaran online secara gratis, pendampingan digitalisasi, hingga memfasilitasi dari pembuatan dokumen perijinan, dokumen administrasi dan pembayaran para pelaku UMKM,”jelasnya. Ia menyatakan, targetnya di tahun 2023 ini, para pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo akan mampu menyerap anggaran belanja barang/jasa pemerintah senilai Rp 500 Miliar. Tidak hanya berasal dari Pemerintah Provinsi, namun juga dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi vertikal yang beradadi Provinsi Gorontalo. Platform BeliUMKM, lanjut Akbar, sudah sangat komplit, bahkan turut meyediakan keperluan belanja perjalanan dinas, seperti akomodasi hotel ,jasa transportasi, dan tiket pesawat dengan sistem pembayaran bertempo. “Fokus kami agar platform BeliUMKM mampu memenuhi segala permintaan pesanan belanja barang/jasa dari instansi pemerintah,”ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, yang meluncurkan pemanfaatan platform BeliUMKM, menyebutkan, jika platform yang digagas pengusaha muda Gorontalo itu sudah terdaftar dan menjadi mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa meluncurkan BeliUMKM. Toko daring ini satu-satunya karya putra daerah yang sudah masuk dalam E-Purchasing atau pembelian barang dan jasa oleh instansi pemerintah melalui sistem katalog elektronik pada LKPP,” kata Hamka.
Hamka mengungkapkan, hadirnya platform BeliUMKM sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dalam instruksinya tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD.
“Menindaklanjuti instruksi Presiden itu, tahun ini Pemprov Gorontalo akan melaksanakan belanja barang dan jasa untuk nominal di bawah Rp200 juta melalui UMKM yang terdaftar pada toko daring LKPP,” ungkap Hamka.
Oleh karena itu Penjagub Hamka berharap, PT. Rumah UMKM Indonesia selaku penggagas platform BeliUMKM dapat merangkul lebih banyak lagi UMKM lokal Gorontalo. Saat pelunjcuran platform BeliUMKM beberapa hari lalu, umlah UMKM yang terdaftar pada platform BeliUMKM sebanyak 536 unit. Peluncuran BeliUMKM yang berlangsung di grand palace convention center itu, turut diikuti secara daring oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital BPKP RI, Gatot Pambudhi Petranto. Sementara yang hadir secara langsung diantaranya anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan Kono, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Gamaria Purnamawati Monoarfa, serta sejumlah pihak terkait. (tro)
Discussion about this post