Polemik Sawit Popayato, 4 Fraksi DPRD Pohuwato Rekomendasikan Bentuk Pansus

Gorontalopost.id – Polemik plasma sawit di Pohuwato nampaknya terus diseriusi DPRD Kabupaten Pohuwato. Tak tanggung-tanggung, empat Fraksi DPRD (Golkar, PKB, Desa, PPN) merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelidiki persoalan plasma sawit yang hari ini masih dikeluhkan masyarakat.

Hal ini sebagaimana terungkap dalam rapat kerja lanjutan persoalan sawit, yang dipimpin Ketua Komisi II, Rizal Pasuma, Senin (30/1/2023).

Usai rapat, Ketua Komisi II, Rizal Thaib Pasuma, mengungkapkan, pembentukan Pansus diusulkan oleh masing-masing anggota Komisi II karena melihat adanya ketidak seriusan pihak perusahaan dalam menyajikan laporan-laporan perijinan, pengelolaan lahan hingga kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat petani plasma yang berada di wilayah Popayato serumpun.

“Miris ketika mendengar petani kita hanya menerima 50 ribu dalam kurun waktu lima tahun. Sementara penyampaian perusahaan ke kita sudah miliaran yang dikeluarkan untuk koperasi plasma sawit. Juga kita akan menyelidiki semua terkait ijin, bagaimana yang dilakukan hari ini tidak berkesusaian. Sehingga, hari ini ada empat fraksi mengusulkan untuk membentuk Pansus berkaitan dengan perkebunan sawit itu sendiri. Dan ini akan kita sampaikan ke pimpinan,” ucap Rizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Abdullah Kadir Diko, menjelaskan, pada prinsipnya pembentukan Pansus nanti akan difokuskan pada data yang akan dicocokkan dengan SK pengelolaan lahan plasma serta laporan perkembangan pengolahan perkebunan inti dan plasma serta laporan produksi sawit yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan sehingga menjadi pangkal permasalahan koperasi plasma sawit.

“Kita akan libatkan Dinas terkait, juga akademisi,” ujarnya seraya menambahkan. Rekomendasi pembentukan pansus merupakan bentuk peringatan kepada pihak perusahaan yang memang dianggap tidak lagi menguntungkan masyarakat dan daerah.

“Kami di DPRD sudah menaruh ketidakpercayaan terhadap perusahaan yang diawali oleh ketidak keterbukaan perusaan terkait dengan data. Kemudian secara nyata kita melihat tidak ada hasil yang diberikan ke daerah sementara infrastruktur yang digunakan perusahaan adalah infrastruktur daerah,” pungkasnya. (ryn)