Gorontalopost.id – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Gorontalo menindaklanjuti aduan dua warga terkait proses seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang dinilai bermasalah. Menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi A bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo di aula Dekot Selasa (24//1/23).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi A itu Erman Latjengke itu juga didampingi sejumlah anggota Komisi A yakni Darmawan Duming, Onis Djafar, Syarifudin Djunaidi, dan Maryam Umadji. Juga hadir dalam RDP tersebut dua pengadu yakni Sela Lintang Pratiwi Widodo dan Ai Cucu Suryani. Permasalahan kedua pengadu ini tidak jauh berbeda, misalnya Sela merupakan salah satu honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloe Saboe Kota Gorontalo. Gadis berparas cantik ini ikut seleksi PPPK melalui formasi yang ada di Dinas Kesehatah (Dikes) Kota Gorontalo. Saat pengumuman, Sela dinyatakan lulus Passing Grade.
Namun, seiring berjalannya waktu dalam masa sanggah, kelulusannya itu disanggah oleh salah satu perserta PPPK, dalam isi sanggahan itu menyatakan bahwa Sela harus mendapatkan afirmasi 15 persen, sebab Sela melamar di instansi yang bukan di tempatnya bekerja. Hal ini yang membuat Sela tidak lulus saat pengumuman kedua dari Panselnas.
Nasib serupa dialami Ai Cucu Suryani honor Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang dinyatakan lulus saat ikut pengangkatan PPPK di RS Otanaha. Namun, ;pada akhirnya saat pengumuman kedua dinyatakan tidak lulus kerana alasan ikut seleksi bukan di instansi tempatnya bekerja.
“Terkait aduan ini kita berfokus di afirmasi, peserta lain dapat afirmasi sedangkan kami tidak ada. Padahal poin dari afirmasi itu sebanyak 68 poin, dengan begitu kami kalah dengan peserta lain yang mendapatkan afirmasi,”ungkap Ai. Dalam kesempatan itu Ketua Komisi A Erman Latjengke menyayangkan hal ini bisa terjadi.
“Kami dapat informasu ada juga yang melamar di RSAS dan kerja di Dinas Kesehatan tapi dia lulus tanpa ada sanggahan dari pihak lain, nah rasa keadilan dari peraturan ini yang kami pertanyakan,”kata Erman Latjengke dihadapan Sekda Kota Gorontalo dan jajaran BKPP.
Harusnya tegas Erman, Panselda Kota Gorontalo yang seyogyannya memiliki kewenangan untuk melakukan sanggahan, maka dapat menggunakan kewenangannya untuk menyanggah peserta yang lain yang juga memiliki masalah yang sama.
“Saya justru khwatir dan menduga peserta yang lulus itu juga bermasalah. hanya saja tidak mereka tidak mendapat sanggahan. Kedua peserta ini tidak diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, tiba-tiba telah dinyatakan tidak lulus di tahapan kedua.
Saya hanya berharap agar Panselda untuk bisa memperjuangkan kembali kedua peserta ini ke Panselnas, kasian nasib mereka, sudah dinyatakan lulus pada akhirnya tidak lulus hanya karena satu dan lain hal,”tandasnya. (roy).
Discussion about this post