Gorontalopost.id, LIMBOTO — Apa yang dilakukan Camat Mootilango Hasyim Rivai diduga melanggar kode etik sebagai apartur sipil Negara (ASN), hingga warga mengadukan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo, rabu (14/12).
Pantauan Gorontalo post, Hais Rahmola, selaku warga Kabupaten Gorontalo mengadukan Camat Mootilango, Hasyim Rivai, ke DPRD atas tuduhan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dan meminta DPRD dapat menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dan aduan ini disampaikan secara tertulis dan diserahkan langsung kepada Ketua DPRD, Syam T. Ase di Jalan Ahmad A. Wahab, Kelurahan Kayubulan, Limboto.
“Kepada DPRD, berdasarkan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memproses aduan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hais dalam keterangan tertulis.
Dalam surat aduan tersebut, ia mengatakan meskipun pembuktian terhadap pernyataan Camat Motilango sebagai bentuk dukungan kepada Roni Sampir menjadi Bupati Gorontalo pada Pilkada Tahun 2024 masih sulit dibuktikan, namun secara terang-terangan camat mengajak peserta yang hadir untuk mendukung ASN menjadi bupati pada Pilkada Tahun 2024.
Menurut Hais, tindakan camat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap netralitas ASN dan pelanggaran terhadap pelanggaran etika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai aturan perundang-undangan.
“Apa yang dilakukan (Camat Mootilango.red) melanggar ketentuan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sesuai ketentuan pasal 2 disebutkan; penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas,” tutur Ais.
Kata Ais, dalam penjelasan pasal 2 huruf f cukup jelas bahwa yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Sehingga dengan demikian, Camat Mootilango telah terang-terangan mendukung ASN menjadi bupati, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memenuhi asas netralitas karena telah berpihak pada kepentingan tertentu. Tindakan Camat Motilango yang mengajak peserta yang hadir dalam acara Mini Lokakarya untuk mendukung ASN menjadi Bupati Gorontalo pada 2024, nyata sebagai tindakan yang tidak dapat menghindari konflik kepentingan.
Sebab, telah mengutamakan kepentingan pribadi sebagai PNS serta mengutamakan kepentingan kelompok PNS. “Artinya, ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik,” tegas Ais.
Sementara itu, Ketua DPRD Syam T. Ase menyampaikan telah menerima aduan masyarakat perihal pernyataan Camat Mootilango yang dinilai mengandung unsur politik praktis. “Surat aduan sudah saya terima. Telah saya disposisi ke Komisi I DPRD untuk diagendakan rapat dengar pendapat. Rencana besok kami gelar,” tutup Syam. (Wie)
Discussion about this post