Tindak Lanjut Rekom Bawaslu, KPU RI : Kabupaten Gorontalo Tidak Terbukti

JAKARTA – GP – Komisi Pemilihan Umum menyatakan telah menindak lanjuti enam petahana peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi, termasuk untuk petahana di Kabupaten Gorontalo. “Pegunungan Bintang tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti, Gorontalo (Kabupaten Gorontalo), tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti, Halmahera Utara tindak lanjutnya setelah dilakukan kajian tidak terbukti,” kata Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis.
Seperti diketahui, Sabtu (17/10) lalu, KPU Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, terhadap petahana yakni pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Rekomendasi Bawaslu, yakni petahana melanggara pasal 71 ayat 3 undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yang bisa berimplikasi pencoretan sebagai peserta Pilkada. Hasil keputusan KPU, mementahkan rekomendasi Bawaslu. “Nelson Pomalingo tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan,” kata Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Rasid Sayiu, saat memberikan keterangan pers saat itu.
Sementara itu, kasus rekomendasi Bawaslu yang berimplikasi pada pencoretan juga terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawasi Tengah. Komisioner KPU RI, Ilham Saputra menjelaskan, untuk Kabupaten Banggai terkait rekomendasi Bawaslu, oleh karena tidak memenuhi syarat (TMS) penetapan calon KPU, pasangan calon telah maju ke PTTUN dan diterima gugatannya. “Ogan Ilir rekomendasi TMS, paslon gugat ke MA, Kaur, tindak lanjutnya setelah kajian tidak terbukti, untuk yang menggugat menunggu putusan,” kata Ilham.
Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan menyebutkan ada enam petahana yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi karena dianggap melanggar aturan kampanye. “Sudah beberapa daerah yang kami rekomendasikan untuk didiskualifikasi, terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah untuk kepentingan kampanye pasangan calon,” kata Abhan.
Hal itu, kata Abhan, tentu melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Pilkada tentang larangan petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan sampai penetapan pasangan calon terpilih.
“Dan ada enam daerah yang sudah kami rekomendasikan untuk didiskualifikasi karena di dalam kampanye atau selama kegiatan kampanye atau dan sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan APBD yang dipergunakan untuk nuansa kampanye bahkan juga bansos COVID-19 sebagian,” ujarnya. (tro/antara)