Gorontalopost.co.id, BOALEMO –- Penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Kepala Desa Pentadu Barat menjadi sorotan Aliansi Perjuangan Rakyat Nusantara (APRN) Kabupaten Boalemo. Melalui aksi unjuk rasa mendesak aparat penegak hukum mempercepat penanganan perkara sekaligus membuka transparansi proses hukum kepada publik.
Aksi yang dikoordinatori Roy Syawal tersebut menyasar sejumlah titik strategis di Kecamatan Tilamuta. Selain mempertanyakan perkembangan perkara dugaan korupsi mantan Kades Pentadu Barat, APRN juga menyuarakan tuntutan transparansi penegakan hukum di Kabupaten Boalemo.
Dalam audiensi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo, massa memperoleh penjelasan bahwa perkara dugaan korupsi tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, proses penanganannya masih menunggu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan bersama Inspektorat Kabupaten Boalemo.
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Boalemo, Toska Moeda. Ia menyebut proses audit dan penghitungan kerugian negara masih berlangsung. Bahkan, nilai kerugian negara masih berpeluang bertambah berdasarkan hasil pendalaman bukti.
Informasi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam tuntutan APRN. Sebab, meski perkara telah masuk tahap penyidikan, masyarakat masih menunggu kepastian hasil penghitungan kerugian negara dan perkembangan penanganan hukumnya.
APRN berharap proses tersebut tidak berlarut-larut dan Kejaksaan dapat menuntaskan perkara secara profesional, transparan, serta akuntabel. Kapolres Boalemo melalui Kabag Ops AKP Irwan Arifin Ali, S.E., M.Pd., yang memimpin pelayanan pengamanan aksi, menyatakan kepolisian memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan kegiatan berlangsung aman. (roy)











Discussion about this post