Gorontalopost.co.id, GORONTALO –– Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mulai menyoroti penggunaan anggaran pembayaran lembur di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan agar fasilitas lembur tidak disalahgunakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan yang semestinya diselesaikan pada jam kerja normal.
Untuk mencegah praktik tersebut, Adhan berencana membentuk tim khusus pemantau lembur yang melibatkan Inspektorat dan unsur terkait. Tim ini akan mengawasi setiap pengajuan pembayaran lembur agar benar-benar didasarkan pada kebutuhan pekerjaan.
Penegasan itu disampaikan Adhan saat memberikan arahan dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Senin (16/11/2026), di Bandhayo Lo Yiladia.
Menurut Adhan, pekerjaan yang memang membutuhkan tambahan waktu di luar jam kerja tentu dapat dibayarkan sebagai lembur. Namun, ia tidak ingin ada pegawai yang sengaja menunda pekerjaan hingga sore hari agar bisa mengajukan pembayaran lembur.
“Kalau bekerja lembur betul, tidak masalah. Tetapi jangan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pagi sampai siang, nanti sore baru dikerjakan dan dihitung lembur,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD memperketat pengawasan terhadap bawahannya, sekaligus memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
Adhan menekankan, setiap rupiah dalam APBD harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan program yang menjadi prioritas daerah. Karena itu, pengeluaran yang tidak mendesak perlu dikendalikan agar anggaran pemerintah tidak habis untuk kegiatan yang kurang produktif.
Salah satu prioritas yang turut menjadi perhatian pemerintah daerah, kata Adhan, adalah mewujudkan pembangunan gedung Kantor Wali Kota Gorontalo yang baru.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, memiliki kepedulian terhadap kondisi keuangan daerah, serta tidak menjadikan jabatan sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
Pengawasan pembayaran lembur pun diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(adv)














Discussion about this post