Kaji PTSBH

Oleh:
Dahlan Iskan

Satu lagi: gagasan besar muncul dari Presiden Prabowo. Pasti perlu anggaran besar lagi: sekolah gratis sampai tingkat perguruan tinggi.

Yang serba-gratis pasti disambut gegap gempita. Pun oleh saya. Kalau pilihannya hanya satu: MBG atau sekolah gratis (sampai universitas), saya pasti pilih yang kedua. Tidak dua-duanya. Itu karena saya tahu anggaran negara terbatas. Seandainya kita punya uang yang berlimpah-limpah pasti saya juga pilih dua-duanya. Masalahnya uang kita cekak.

Saya benar-benar tidak tahu: akan dicarikan uang dari mana untuk program besar yang mulia itu. Kalau saja ada dokter yang memeriksa pasien bernama Indonesia, kesimpulannya sudah jelas: terjadi bleeding di tubuh pasien itu. Maka dokter akan berusaha keras menyetop perdarahan itu lebih dulu sebelum mengobati penyakit lainnya.

Tapi belum lagi bleeding yang lama berhasil di-stop sudah direncanakan pendarahan baru. Dokternya bisa panik.

Tidak. Ada yang perlu dipuji kali ini: Presiden Prabowo tidak langsung memutuskan agar yang gratis itu harus mulai dijalankan minggu depan. Harus dikaji dulu. Ditunjuk menteri pendidikan tinggi untuk mengkajinya.

Tinggal apakah sang menteri berani mengatakan ”tidak”.

Saya menyarankan agar sang menteri jangan mengatakan ”tidak”. Tapi juga jangan begitu saja mengatakan ”siap, laksanakan!”. Ada kata lain yang bisa dipilih. Anda sudah tahu kalimat apa yang sebaiknya dipilih untuk disampaikan ke presiden.

Banyak sekali kalimat penghindar yang sangat tepat. Misalnya ”Bapak Presiden, soal itu masih dikaji oleh tim”.

Kalau gagasan itu dilaksanakan yang heboh pertama pasti perguruan tinggi swasta. Sekarang saja, dengan adanya PTNBH –perguruan tinggi negeri berbadan hukum– swasta sudah menjerit: jumlah mahasiswa mereka menurun.

Padahal ada hitungan matematis bahwa PT yang mahasiswanya kurang dari 5.000 belum bisa hidup mandiri. Padahal begitu banyak yang punya mahasiswa di bawah 2.000 –bahkan di bawah 1.000.

Mungkin akan ada pemikiran lain: kuliahnya gratis tapi berkuota. PTNBH hanya boleh punya mahasiswa maksimum 30.000. Orientasinya diubah: dari adu banyak mahasiswa ke kualitas. PTNBH juga hanya diperbolehkan punya prodi sains dan teknologi plus akuntansi. Syarat lain lagi: mahasiswanya harus dari desil 5 sampai 10 (atau desil 1 sampai 5 versi pemerintah).

Yang sulit adalah UT: Universitas Terbuka. Selama ini UT jadi pilihan utama karena murahnya. Mahasiswa UT mencapai 600.000 orang –dan punya ambisi mencapai satu juta. Dengan gagasan baru itu UT langsung kalah dengan UTG. Bahkan bisa saja keberadaan UT tidak relevan lagi. Semua bisa masuk PTN..

Karena itu harus ada pembatasan: hanya orang dari lima desil termiskin bisa kuliah di PTNBH. Kalau itu bisa dilakukan pada dasarnya ini terobosan terbesar dalam mengatasi kesenjangan kaya miskin. Cocok dengan pemikiran sosialistis Presiden Prabowo.

Toh dengan gratis, relevansi pembentukan PTNBH sudah hilang. Bukankah PTN Berbadan Hukum itu dilahirkan agar mereka kian mandiri dari pembiayaan pemerintah. Dengan gratis maka semua hal tergantung pemerintah.

Yang kelak akan muncul justru PTSBH. Seharusnya swasta tidak perlu menjerit. Kalau toh menjerit itu justru jeritan suka cita. Bukankah di Indonesia sudah terbentuk citra bahwa sesuatu yang gratis itu mutunya rendah –kecuali istri.

Saatnya PTS menggenjot kualitas. PTS bisa belajar dari SMA-SMA swasta unggulan. Kian banyak jumlahnya. Kian laris jualannya. Kian tinggi biaya sekolahnya.

Sekarang ini terlalu banyak PTS yang tidak tahu jalan menuju kualitas –karena sejak awal didirikannya memang tidak sungguh-sungguh ingin berorientasi ke kualitas.

Sudah waktunya PTS diperlakukan seperti bank: ”dipaksa” merger. Dipaksa. Lewat mekanisme modal/kepemilikan aset.

Jelaslah sebelum diputuskan untuk menggratiskan masih begitu banyak yang harus diperhitungkan.

Maka menteri yang mendapat tugas mengkajinya punya alasan kuat untuk mengatakan ”masih dikaji”. (*)