Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi dan pemantauan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut terlihat pada rapat evaluasi dan progres pembangunan SPPG yang dipimpin Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Aula Rumah Jabatannya, Jumat (23/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Gorontalo, koordinator wilayah MBG tingkat kabupaten/kota, serta perwakilan Badan Gizi di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa rapat evaluasi digelar untuk menindaklanjuti pelaksanaan program SPPG yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun.
Dari target pengembangan sekitar 120 hingga 140 SPPG di Provinsi Gorontalo, hingga saat ini baru 44 SPPG yang telah beroperasi. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target dan memerlukan percepatan serta pemerataan di seluruh wilayah.
“Dalam waktu dekat memang akan ada beberapa SPPG yang mulai beroperasi, namun sebagian lainnya masih dalam tahap persiapan dan pembangunan. Bahkan, ada SPPG yang sebenarnya sudah siap beroperasi tetapi terkendala masalah administrasi, seperti keterlambatan pelaporan atau tidak melapor sama sekali, sehingga proses pengajuan harus diulang dari awal,” ujar Wagub.
Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan komitmennya untuk mendorong agar SPPG yang mengalami kendala administrasi dapat diberikan prioritas, sehingga segera dapat berkontribusi dalam penyaluran manfaat Program MBG kepada masyarakat.
Secara khusus, Wagub menyoroti kondisi Kabupaten Pohuwato. Dari target 20 SPPG, baru tiga yang telah beroperasi, tiga dalam tahap persiapan operasional, dan tiga lainnya terkendala keterlambatan pelaporan.
Dengan demikian, masih terdapat 11 SPPG yang belum terealisasi dan belum jelas pihak pengembangnya, sehingga harus memulai proses dari awal.
Melihat kondisi tersebut, Idah Syahidah mengajak para calon investor untuk mengambil peluang pembangunan SPPG di Gorontalo. Ia menyebutkan bahwa di Kota Gorontalo masih terdapat kecamatan yang belum memiliki SPPG, seperti Kecamatan Sipatana, serta sejumlah titik lainnya yang telah menjadi target namun belum terealisasi.
Melalui rapat evaluasi ini, Wagub berharap seluruh hambatan dalam pembangunan dan operasional SPPG dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan ketahanan pangan daerah. Apabila seluruh target 140 SPPG telah beroperasi, maka ketersediaan bahan baku pangan lokal harus benar-benar dipastikan.
“Jangan sampai seluruh SPPG sudah berjalan, tetapi bahan bakunya justru didatangkan dari luar Gorontalo. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya. (tro)
Discussion about this post