Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Pemerintah Kota Gorontalo benar-benar tak ingin berhubungan lagi dengan Bank Sulut-Gorontalo (BSG). Setelah sukses memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Gorontalo dari BSG ke Bank Tabungan Negara (BTN), serta menarik aset Pemkot berupa lahan yang kini berdiri Kantor BSG Cabang Gorontalo, kini Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, memastikan menarik penyertaan modal Pemkot pada bank dengan slogan ‘torang pe bank’ itu.
Keputusan Wali Kota Gorontalo ‘putus hubungan’ dengan BSG ini dipicu dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG beberapa waktu lalu di Manado. RUPS yang dipimpin Gubernur Sulut Yulius Selvanus itu, mencoret satu-satunya wakil Gorontalo pada kursi komisaris dan direksi BSG.
Selvanus kemudian mengganti dengan koleganya. Bahkan, Komisaris Utama (Komut) BSG hasil RUPS tersebut, yakni Ramoy Markus Luntungan, merupakan ketua tim sukses Selvanus pada Pilgub Sulut 2024 lalu.
Kini, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea segera menarik saham atau penyertaan modal di BSG. Dikutip dari laman BSG, Pemkot Gorontalo merupakan pesaham nomor enam dari 25 pesaham yang ada, atau share 2,70 % dengan nominal saham Rp 34.024.300.000.
Saham tertinggi dipegang Pemprov Sulut yakni 35,88%, disusul PT Mega Corpora 24,82 persen, dan ketiga adalah Pemprov Gorontalo yakni 5,79 persen. Penegasan Adhan Dambea terkait penarikan penyertaan modal di BSG disampaikanya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang berlangsung di Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (23/9) malam.
Adhan dalam kesempatan itu, bahkan langsung memerintahan Kepala Badan Keuangan Daerah, Kota Gorontalo, Nuryanto, untuk segera menyurat ke BSG. “Kita akan tarik penyertaan modal yang ada di BSG, sekitar Rp 35 miliar,” tegas Adhan pada rapat tersebut. “Nanti (Kepala Badan Keuangan) bikin suratnya,” perintah Adhan.
Menurut dia, penarikan dana pada penyertaan modal di BSG akan lebih bermanfaat untuk daerah. Wali Kota menyebut, Pemkot akan mengalihkanya untuk membangun Kantor Wali Kota di kawasan Jln. Prof. J.A Katili, atau eks Terminal 42 Andalas. “Membangun kantor wali kota di Andalas masuk dalam RPJPD (Rencana pembangunan jangka panjang daerah) saya,” sambung Adhan.
ia juga menyentil sindiran salah satu kompetitor politiknya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 silam. Kala itu, kata Adhan, dirinya diberi pertanyaan dana pembangunan kantor Wali Kota Gorontalo di Andalas. Mengingat dana daerah sangat minim. “Saya jawab, pasti ada caranya sekalipun anggaran defisit. Dan ini mungkin cara itu,” tutur Adhan. (rwf)
Discussion about this post