Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo segera bergerak. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea memastikan mutasi yang akan dilaksanakan jauh dari dendam politik. Mutasi, kata dia, dilandaskan pada penilaian objektif terhadap kinerja.
“Saya beri waktu enam bulan untuk melihat progres kinerja dari masing-masing OPD. Setelah itu baru akan dievaluasi. Saya tak mau melakukan mutasi, karena akan didominasi emosional. Jika memang ada yang perlu dimutasi, maka itu berdasarkan kemampuan dan kinerjanya, bukan karena hal lain,” ungkap Adhan Dambea, Ahad (4/5/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan mutasi kepada Menteri Dalam Negeri, apabila dalam evaluasi ditemukan ada pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai arahan atau tidak menunjukkan kinerja yang baik.
“Kalau memang ada kebutuhan untuk melakukan mutasi, saya bisa meminta izin ke Mendagri. Tapi meskipun saya diberi izin, saya tidak akan melakukan mutasi hanya karena emosi atau dendam politik. Itu bukan cara saya memimpin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adhan mengaku sudah mengantongi nama-nama pejabat yang bakal masuk dalam radar mutasi. Mereka, ungkap dia, kinerjanya kurang baik. Bahkan, Adhan menyebut, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencoba mengambil langkah di luar petunjuk yang diberikan.
Hal ini menjadi perhatian serius dan akan menjadi bagian dari proses evaluasi. “Sudah mulai kelihatan ada OPD yang coba-coba bertindak di luar arahan. Itu akan menjadi catatan penting bagi saya dalam menilai keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja,” tambahnya.
Adhan menyatakan bahwa selama empat bulan masa awal kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk tidak mengambil kebijakan secara semena-mena. Menurutnya, setiap keputusan harus diambil secara bijak dan profesional, bukan dilandasi oleh kepentingan pribadi atau tekanan politik.
“Selama empat bulan saya menjabat, saya tidak akan semena-mena memberikan kebijakan hanya karena emosi atau dendam yang dilandasi kepentingan politik. Saya ingin birokrasi ini berjalan profesional, transparan, dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Adhan.
Terakhir, Adhan berpesan kepada seluruh jajaran OPD tetap fokus dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak terpengaruh oleh isu-isu politik yang berkembang. “Saya ingin birokrasi ini berjalan secara profesional. Jangan campur adukkan tugas pemerintahan dengan kepentingan lain. Kita semua bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkasnya.(adv)
Discussion about this post