Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kabupaten se-Provinsi Gorontalo resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, di Aula Rujab Gubernur, Selasa (8/4/2025). Secara bersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Gorontalo Maryam Puhi Pago, Boalemo Hartati Moha Pagau, Pohuwato Selvi Mbuinga Monoarfa, dan Bone Bolango Ruwaida Mile juga resmi dilantik sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu.
DALAM sambutannya, Nani Mokodongan mengatakan kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu sangatlah vital. Keduanya adalah pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Kedua lembaga ini saling melengkapi dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera,” kata Nani.
Nani berharap setelah pelantikan ini, masing-masing ketua, baik TP PKK dan Tim Pembina Posyandu kabupaten melakukan beberapa langkah diantaranya pemetaan prioritas program, penguatan kelembagaan, kemitraan dan sinergi, serta peningkatan kapasitas kader. Kemudian inovasi digitalisasi, persiapan rakernas X PKK, serta segera membentuk tim pembina posyandu dan memfasilitasi secara berjenjang hingga ke tingkat desa/kelurahan.
Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menekankan bahwa tahun 2025 menjadi titik krusial untuk menjalankan tiga fokus utama yakni konsolidasi organisasi, pelaksanaan program aksi, dan keterlibatan aktif pengurus PKK di lapangan. Ia juga menginstruksikan agar kepengurusan PKK dan Posyandu di seluruh kecamatan dan desa dibentuk secara nyata dan bukan hanya di atas kertas.
“Kita harus mulai dari konsolidasi yang konkret. Setiap kecamatan dan desa harus memiliki struktur PKK dan Posyandu yang aktif. Jangan hanya formalitas. Turun ke lapangan, pastikan semuanya berjalan,” tegas Gusnar.
“Ketua Tim Penggerak PKK merangkap sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, pekerjaan kita akan semakin sulit. Untuk itu, mari kita bersepakat dan bertekad fokus pada tiga hal penting yang menjadi target di tahun 2025 ini,”tambahnya.
Gubernur Gusnar meminta konsolidasi organisasi harus dilakukan menyeluruh hingga ke tingkat desa. Kemitraan yang kuat antara PKK, Posyandu dan pemerintah juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, ia mengarahkan agar seluruh pimpinan OPD terkait terlibat aktif dalam mendukung kegiatan PKK dan Posyandu, bukan sekadar dalam alokasi dana, tetapi juga dalam pendampingan dan fasilitasi program.
Program aksi juga harus dilaksanakan secara selektif dan berdampak. Program prioritas seperti penurunan stunting dan penyediaan makan bergizi gratis harus benar-benar dikerjakan dengan keseriusan dan keterlibatan penuh dari seluruh elemen PKK dan Posyandu.
“PKK harus ikut mendorong UMKM. Mari kita bekerja bersama, berkolaborasi. Perspektif saya sebagai pemimpin laki-laki telah disampaikan, selanjutnya kita dengarkan perspektif perempuan dari Ibu Wakil Gubernur. Yang jelas, masyarakat kini sedang menunggu bukti dari kita semua,” tutup Gusnar.
Selebihnya, Pembina TP PKK Provinsi Gorontalo ini mendorong agar TP PKK turut aktif dalam mendukung program strategis daerah di sektor ekonomi, terutama pemberdayaan UMKM yang berada di tengah masyarakat.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mengingatkan tantangan nyata yang harus dihadapi perempuan Gorontalo saat ini, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga isu pendidikan anak dan stunting. Untuk itu, PKK harus hadir bukan sebagai organisasi elit, tapi sebagai gerakan yang mengayomi dan berada di tengah masyarakat.
“Kita jadikan PKK yang mengayomi, perempuan-perempuan yang tidak bercerita tapi langsung action melakukan tindakan nyata. Mudah-mudahan dengan harapan itu wujud 10 program pokok PKK terlaksana dengan baik dan sempurna,” ungkap Idah yang juga mantan ketua TP PKK Provinsi Gorontalo selama 10 tahun. (tro/*)
Discussion about this post