Gorontalopost.id, GORONTALO – Menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak hanya menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, juga menjadi tanggung jawab seluruh stake holder. Yaitu, pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, politisi, akademisi, dan seluruh warga masyarakat.
Hal itu dikemukakan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha pada rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan tahapan Pilkada yang diselenggarakan KPU Kota Gorontalo, Selasa (24/4/2024) malam.
“Sukses tidaknya pemilu, tidak hanya tergantung kepada peran dari pada KPU dan Bawaslu, tapi merupakan tugas dari seluruh stakeholder,” ujar Marten.
Oleh karena itu, lanjut Marten, rapat koordinasi dalam rangka pelaksaanan tahapan dan jadwal pemilihan menjadi suatu hal yang penting dan strategis.
Ia mengungkapkan, sejak awal tahun 2024, gong untuk pemilu pilkada sudah ditabuh, dan KPU serta Bawaslu sudah berjalan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada. “Sehingga, diharapkan bisa sukses, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas oleh ketua KPU tadi,” lanjutnya.
Pemerintah Kota Gorontalo, juga merupakan bagian dari stakeholder, maka punya tanggungjawab yang sama untuk memberikan dukungan, agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan lancar, aman, tertib, demokrasi, dan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita sudah sukses melewati suatu tahapan yang sangat krusial juga, yaitu pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilihan umum legislatif. Dan kemarin sudah resmi presiden dan wakil presiden ditetapkan, hari ini ditetapkan oleh KPU,” tuturnya.
Ditegaskan Marten, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen agar Pilkada sukses. Komitmen itu diwujudkan dengan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp. 37 M untuk Pilkada.
“Pemerintah daerah wajib menganggarkan dalam APBD, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan jumlah yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, serta petugas keamanan yang tentunya dibahas secara bersama-sama,” tandasnya.
“Dan ini sudah kami bahas, dengan ketentuan dalam hal ini 40 persen dialokasikan pada tahun 2023 dan 60 persen dialokasikan pada tahun 2024, jadi kurang lebih Rp. 37 M kami siapkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” ungkap Marten.
Lebih lanjut, Marten menyampaikan bahwa komitmen dan dukungan yang diberikan tak hanya di alokasi anggaran hibah. Namun, juga melalui pemberian potongan biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon PPK, PPS, KPPS sebesar 50 persen.
“Nanti kita lihat regulasinya. Kita akan beri keringanan 50 persen biaya pemeriksaan kesehatan, di RS maupun puskesmas yang ada di Kota Gorontalo, untuk rekrutmen PPK, PPS maupun KPPS nanti,” lanjutnya.
Tak sampai disitu, kata Marten pihaknya juga akan memfasilitai sarana dan prasana yang dibutuhkan. Misalnya sarana dan prasarana kantor PPK, PPS, dan KPPS. “Itu sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Biasanya itu ada di kantor-kantor pemerintah, kecamatan maupun kantor kelurahan,” tutup Marten.(rwf)
Discussion about this post