Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, melalui Komisi I akan menjadwalkan untuk mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II. Kunjungan ini, dimaksudkan DPRD untuk memastikan dan mendorong progres ganti rugi lahan warga Randangan yang terkena dampak pembangunan Bendungan Randangan.
Rencana untuk mengunjungi kantor BWS langsung pun diusulkan dan disetujui bersama oleh sejumlah Anggota DPRD yang hadir setelah Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan menghadirkan masyarakat terdampak, unsur pemerintah daerah kecamatan hingga desa, pada Selasa (6/12/2022) kemarin.
“Rapat barusan itu kita membahas masalah ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan Bendungan Randangan. Dan salah satu kesepakatan kita dalam rapat tadi yang dihadiri Wakil Ketua Idris Kadji, kita akan datangi BWS,” tutur Ketua Komisi I, Amran Anjulangi saat ditemui.
Sama halnya dengan Wakil Ketua DPRD, Idris Kadji. Dirinya juga menegaskan, DPRD bersama unsur pemerintah daerah hingga kecamatan perlu untuk mendatangi BWS untuk memperjelas ganti rugi lahan yang sudah berlarut-larut.
“Kita akan meminta pembayarannya cepat dilakukan, karena rakyat sudah terlalu lama menantikan pembayaran ini,” tegas Idris Kadji.
Sebelumnya, dihadapan para Anggota DPRD dan unsur pemerintah, Warga Randangan mengeluhkan proses pembayaran ganti rugi yang tak kunjung datang. Terlebih masalah tersebut, disebutkan warga sudah berproses sejak pemerintahan Syarif-Amin.
Dipimpin Ketua Komisi I, Amran Anjulangi, RDP tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Idris Kadji, Anggota Komisi I Iriyanti Latif, Otan Mamu, Luluk Dwiyanti, serta Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Fadli Sanad, Camat Randangan, Sahrudin Saleh bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pohuwato. (ryn)
Discussion about this post