Berpacu Waktu

Oleh

Dahlan Iskan

BANYAK daerah segera punya rumah sakit vertikal. Yang di Surabaya mulai dibangun kemarin. Mengapa Surabaya belum punya RS vertikal? Apakah RS yang ada selama ini horizontal?

Predikat vertikal yang dimaksud ternyata untuk menandakan itu ”milik pemerintah pusat”. Disebut vertikal bukan karena bangunannya tingginya sekali. Tapi untuk menegaskan bahwa itu bukan RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten.

Di Jakarta ada 8 rumah sakit vertikal –ini istilah baru bagi saya. Besar-besar. Tapi kota besar seperti Surabaya tidak ada satu pun RS vertikal. Padahal Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Makassar punya. Masing-masing satu.

RSUD dr Soetomo yang besar itu ternyata milik Pemprov Jatim. Maka ketika terjadi wabah Covid-19, pemerintah pusat tidak punya tangan langsung di Jatim.

Pun ketika wali kota Surabaya, ketika itu Tri Rismaharini, mengalami kesulitan melayani korban Covid. Dia tidak bisa mengandalkan fasilitas pusat. Anda pun ingat drama di tengah Covid itu: Risma ndelosor tengkurap di lantai sambil menangis seru: bermohon-mohon kepada direktur RSUD dr Soetomo untuk membantu dirinyi mengatasi Covid di wilayahnyi.

Risma pun mendesak pusat untuk membangun rumah sakit di Surabaya. Risma memberikan info ke pusat: ada tanah 5 hektare di pusat kota Surabaya. Nganggur. Bisa dimanfaatkan untuk itu.

Saya tahu lokasi yang dimaksud. Di Jalan Indrapura. Siapa pun yang ke Tanjung Perak lewat jalan itu. Di awal-awal saya masuk Surabaya, lokasi itu dikenal sebagai rumah sakit kulit dan kelamin.

Rupanya tidak banyak lagi yang sakit kulit. Di masa lalu sakit kulit adalah penyakit rakyat. Saya pun tidak henti-hentinya sakit kulit. Di masa kanak-kanak sampai remaja. Saya sebutkan itu bukan untuk riya‘.

Pun sakit kelamin. Sudah jarang terdengar. Sipilis sudah bisa diatasi dengan mudah. Bahkan sudah bisa dicegah. Rupanya penyakit kelamin sudah berubah dari sakit fisik ke sakit nonfisik.

Bangunan-bangunan RS kulit dan kelamin itu masih ada. Peninggalan Belanda. Tapi tidak difungsikan lagi. Jadi cagar budaya. Ketika Covid lagi puncak-puncaknya, halaman lokasi ini dimanfaatkan untuk RS tenda darurat.

Kementerian Kesehatan memutuskan untuk membangun RS vertikal di situ. Besar sekali. Modern sekali. Tiga tower. Masing-masih berkapasitas sekitar 230 tempat tidur.

Tiap tower beda spesialisasi. Ada tower untuk jantung. Ada tower untuk otak/stroke. Ada tower untuk kanker. Ini seperti gabungan RS Harapan Kita, RS Pusat Otak Nasional (PON) dan RS Dharmais. Tiga-tiganya di Jakarta.

Fasilitas untuk tiga jenis penyakit itu disiapkan yang terbaik di dunia saat ini. Mulai dari alat-alatnya sampai ruangan dan teknologinya. MRI-nya, misalnya, yang kelas 3 Tesla. Memang RS baru punya keuntungan tersendiri: bisa membeli peralatan yang terbaru.

“Pertengahan 2024 RS vertikal ini sudah harus jadi. Bapak Presiden Jokowi yang akan meresmikannya,” ujar Budi Gunadi Sadikin, menteri kesehatan yang melakukan groundbreaking kemarin.

Biaya pembangunannya mencapai Rp 1,4 triliun. Belum termasuk peralatan yang mutakhir. Bagian depan RS Kulit dan Kelamin dipertahankan sebagai cagar budaya. Bisa untuk museum kesehatan.

Menkes akan membangun RS Vertikal di banyak daerah: Kupang (NTT), Jayapura (Papua), Ambon (Maluku), Makassar, dan Bangka. “Agar tidak semua RS Vertikal menumpuk di Jakarta,” ujarnya.

Melihat gambar RS Tiga Tower itu saya membayangkan tidak akan kalah dengan RS di negara-negara maju. Tentu salah satu tujuannya memang untuk itu: mengurangi warga yang berobat ke luar negeri. Yang kalau ditotal menghabiskan uang lebih Rp 100 triliun/tahun.

Rabu kemarin Menkes juga ke Unair. Ada Dies Natalis ke-68 universitas itu. Menkes pun curhat di forum itu: begitu sulit menambah dokter spesialis di negeri ini. Tiap tahun hanya bisa tambah puluhan dokter. Padahal diperlukan tambahan 3.000 dokter/tahun.

Selesai acara Dies Natalis, menkes makan siang di ruang wakil rektor Unair Djoko Santoso. Rektor Unair Prof Mohammad Nasih juga ikut di ruangan itu. Inilah satu-satunya rektor yang terpilih secara aklamasi. Pun untuk periode keduanya. Ia seorang guru besar akuntansi. Juga seorang ulama.

Di meja makan itu ada bebek sinjay dan sambal kedondongnya. Ada garangan ayam dengan kuahnya. Ada rujak cingur dengan sambal petisnya. Menkes terlihat makan tiga-tiganya. Mulutnya terus mengunyah. Telinganya terus mendengarkan tanggapan para tokoh Unair. Sesekali dahinya mengerut. Sesekali tawanya meledak. Ia dapat dukungan Unair untuk memperbanyak spesialis itu. Sebaliknya Menkes juga mendukung upaya mengatasi kekurangan tenaga di RS Unair –rumah sakit baru di kampus itu yang sifatnya rumah sakit pendidikan.

Sudah menjadi pembicaraan publik soal sulitnya menambah dokter spesialis ini. Para dokter spesialis juga sudah tahu itu. Pimpinan fakultas kedokteran juga sudah mendengar penilaian yang paling negatif sekali pun. Tapi belum ada pemerintahan yang berhasil menerobos ini. Maka Presiden Jokowi menjadikan itu sebagai salah satu tugas pokok menkes. Berarti harus berhasil.

Budi berpacu dengan waktu. (*)